Pangdam II Jadi Narsum FDG Sinergi Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Sumsel Maju Untuk Semua
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi menghadiri Acara Focus Group Discusion (FGD) yang diselenggarakan Polda Sumsel dengan Tema, “Meningkatkan Sinergitas Dalam Pemeliharaan Situasi Kamtibmas Di Wilayah Provinsi Sumsel Dalam Rangka Terwujudnya Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”, bertempat di Gedung Renkonfu Mapolda Sumsel Jln. Jenderal Sudirman KM. 4,5 Palembang, Kamis (23/9).
Selain Pangdam II/Swj, turut menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, M.H., dan Gubernur Sumsel H. Herman Deru.
Kegiatan FGD ini juga diikuti sejumlah pejabat utama jajaran Polda Sumsel dan dihadiri juga oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Kajati Sumsel, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua pengadilan Tinggi Agama, Ketua PTUN Palembang, Danrem 044/Gapo, Kabinda Sumsel, Kepala BNNP Sumsel, Kasatgaswil Densus 88 AT, Danlanal Palembang, Danlanud Palembang, Kanwil Kemenag Sumsel, Kanwil Kemenkumham Sumsel, Karo Badan Statistik Sumsel, Kabasarnas Sumsel, Kepala BMKG Sumsel, Kabankesbanglinmas Sumsel, Ketua FKPT Sumsel dan Kepala BPBD Sumsel.
Selain membahas tentang maksud dan tujuan dilaksanakan FGD, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mencari solusi yang tepat guna menyamakan misi Sumsel yang aman dan Zero konflik. Selain itu, mendiskusikan dan memetakan potensi ancaman yang menghambat pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Prov. Sumsel.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) ini juga membahas tentang, penanganan Covid-19 yang sudah berjalan, penanganan Karhutlah di Wilayah Prov. Sumsel, penanganan perkara peredaran gelap Narkotika dan zat adiktif lainya di wilayah Prov. Sumsel, tindakan hukum yang tegas dalam penanganan kasus Narkoba, terutama sangsi pemecatan terhadap anggota TNI maupun Polri apabila terlibat Narkoba merupakan Komitmen antara Pangdam II/Swj dan Kapolda Sumsel, Ilegal Drilling dan Ilegal Maining, Iligal Taiping yang berkaitan erat dengan terjadinya Karhutlah, dan menjadi atensi Presiden serta Sengketa tanah/lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat di wilayah Sumsel.
Rangkaian Kegiatan dilanjutkan dengan, tanggapan dari para narasumber mengenai, diskusi dan memetakan potensi ancaman yang menghambat pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah di Wilayah Prov. Sumsel.(rel)
