Kinerja APBN Sumsel: Ekonomi Regional Tetap Tumbuh Positif
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Kinerja APBN Sumatera Selatan s.d. 31 Mei 2026: Pendapatan Negara Menguat, Ekonomi Regional Tetap Tumbuh Positif di Tengah Tantangan Global Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 31 Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika perekonomian global. Pendapatan negara mencatat pertumbuhan yang kuat, aktivitas ekonomi regional tetap terjaga, serta indikator kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan perbaikan. Di sisi lain, belanja negara mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), meskipun belanja pemerintah pusat terus mengalami akselerasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan telah terealisasi sebesar Rp6,58 triliun atau 31,13% dari target APBN, tumbuh 18,50% (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp5,13 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp4,99 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp139,10 miliar.
Penerimaan pajak tumbuh 18,05% (yoy) dipengaruhi oleh meningkatnya setoran PPN sektor administrasi pemerintahan, peningkatan pembayaran PPh Badan akibat relaksasi pelaporan SPT hingga 31 Mei 2026, serta perbaikan administrasi penerimaan setelah implementasi Coretax. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,46 triliun atau 58,98% dari target dan tumbuh 33,06% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan PNBP lainnya yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Belanja negara hingga 31 Mei 2026 terealisasi sebesar Rp15,56 triliun atau 41,05% dari pagu, mengalami kontraksi 3,96% (yoy).
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5,40 triliun atau 36,33% dari pagu dan tumbuh 31,03% (yoy), didorong oleh peningkatan belanja pegawai akibat kenaikan gaji pokok dan penambahan formasi PPPK, percepatan belanja barang, serta peningkatan belanja modal yang dipengaruhi low base effect pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp10,16 triliun atau 44,10% dari pagu dan mengalami kontraksi 15,90% (yoy) seiring penurunan alokasi TKD tahun 2026. Meskipun demikian, penyaluran DAU, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik tetap dioptimalkan untuk mendukung layanan publik dan operasional pemerintahan daerah. Pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja hingga Mei 2026 menunjukkan perlambatan baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah secara konsolidasi terealisasi sebesar Rp9,04 triliun atau 24,20% dari target, sedangkan belanja daerah mencapai Rp8,30 triliun atau 21,14% dari pagu. Secara agregat, posisi APBD konsolidasian masih mencatatkan surplus, meskipun terdapat variasi kinerja antar pemerintah daerah. Dari sisi aktivitas ekonomi, kondisi perekonomian Sumatera Selatan hingga Mei 2026 tetap menunjukkan daya tahan yang baik.
Perekonomian Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 5,34% (yoy). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada level optimis sebesar 129, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi Mei 2026 tercatat 2,61% (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran pengendalian inflasi. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, berbagai indikator menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,59%, tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,85%, Gini Ratio membaik menjadi 0,298, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 141,54, merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yang mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani di Sumatera Selatan. Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga Mei 2026 masih mencatatkan surplus sebesar USD1,67 miliar. Namun demikian, surplus tersebut mengalami penurunan 38,47% (yoy) akibat kontraksi ekspor sebesar 29,54%, terutama pada komoditas batu bara, CPO, dan produk turunannya. Di sisi lain, impor tumbuh 26,70% didorong meningkatnya impor mesin, pupuk, pompa, dan barang modal yang mendukung aktivitas produksi dan investasi di daerah. Ke depan, Kementerian Keuangan melalui sinergi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, menjaga kualitas pelaksanaan APBN, mengoptimalkan penerimaan negara, mempercepat efektivitas belanja pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
