Paripurna DPRD Kota Palembang ke 22 MP III Jawaban Walikota Palembang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2023

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – DPRD Kota Palembang menggelar Paripurna ke 22 Masa Persidangan III Tahun 2022 dengan agenda Jawaban Walikota Palembang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2023. Paripurna digelar di Ruang Utama DPRD Kota Palembang, Rabu (28/9/2022).
Paripurna dibuka resmi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Dauli, ST dengan terlebih dulu mengumumkan kepada peserta paripurna bahwa sebanyak 27 orang anggota DPRD Kota Palembang yang hadir baik secara langsung maupun virtual pada paripurna ini sehingga tercapai kuorum. “Sidang terbuka untuk umum. Adapun agenda paripurna kali ini adalah Jawaban Walikota Palembang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2023,” ujar Dauli.
Hadir pada paripurna kali ini selain Walikota Palembang H Harnojoyo, juga hadir Sekda Kota Palembang, Drs Ratu Dewa MSi, para asisten di lingkungan Pemkot Palembang, Inspektur Kota, kepala dinas, kepala badan, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dari berbagai elemen.
Selanjutnya, Walikota Palembang H Harnojoyo menyampaikan pandangannya secara detail dan runun berdasarkan jawaban masing-masing fraksi yang memberikan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait penyampaian raperda APBD Tahun Anggaran 2023. Secara bergantian Walikota memaparkan tanggapan terkait usulan tentang efisiensi, pengadaan moda angkutan kota feeder LRT, tentang penataan kawasan lalulintas terkait jam sekolah dengan usulan menyediakan bus sekolah. “Khusus usulan pengadaan bus sekolah akan kami pertimbangkan segi efisien dan manfaatnya. Selanjutnya, usulan untuk menertibkan pasar KM % yang sering macet juga kami tanggapi,” kata Harno.
Terkait tanggapan Fraksi Golkar, Harnojoyo juga menyebutkan bahwa saran antisipasi DBD dan banjir, yang mana disebutkannya bahwa Pemkot Palembang sudah rutin melakukan antisipasi dengan menggelar kegiatan gotong royong. “Khusus antisipasi DBD kami pun terus menggalakkan sosialisasi Gerakan 3M. Pemkot dalam penganggaran pengadaan fasilitas usum dan usulan menghentikan bangunan tanpa IMB juga kami tanggapi dengan terus memantau setiap giat pembangunan gedung atau fasilitas terkait dengan itu,”tambah Harno.
Walikota juga menanggapi permintaan agar penggunaan APBN tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan bagi kesehatan masyarakat dalam menggunakan APBD adalah untuk membangun daerah tiada lain dalam rangka membangun kesehatan manusia dan masyarakat kota Palembang. “Bahwa permintaan mutu pendidikan dengan renovasi dan menambah sarana prasarana juga sudah kami prioritaskan. Sahabat guru memperjuangkan tenaga honoeer untuk menjadi P3K dan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% yang sampai dengan kali ini diupayakan untuk terus bertambah Sesuai dengan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional,” tambah Walikota.
Selanjutnya, Fraksi PDIP yang ditanggapi Walikota dengan mengatakan bahwa pemerintah kota dalam membangun daerah tentunya berpedoman pada anggaran kerja pemerintah daerah kota Palembang tahun 2023. Secara bergantian tanggapan terhadap seluruh pandangan umum dari fraksi-fraksi disampaikan Walikota Palembang. (adv)