HeadlineHukum&KriminalNasionalOgan Komering IlirSUMSEL

OKI Tanggap Darurat Karhutlah

OKI, MEDIASRIWIJAYA – Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menginstruksikan seluruh stakeholder untuk meningkatkan upaya penanggulangan Karhulah di Kabupaten OKI. “Mengingat kondisi kemarau tahun ini lebih kering lalu titik api dan kebakaran lahan terus bertambah kita meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat,” ujar Iskandar yang memimpin langsung Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Rangka Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Bupati OKI, Senin (11/9).
Seiring peningkatan status penanganan bencana Karhutlah, ujar Iskandar semua stakeholder harus bergerak bahu membahu secara keroyokan. “Kalau sudah tanggap darurat artinya kita mengeluarkan seluruh sumber daya baik dari segi penanganan di lapangan, penanggulangan hingga pendanaan dan ini harus saling bantu, saling peduli,” ujar dia..
Iskandar mengapresiasi petugas dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, RPK Perusahaan dan masyarakat peduli api yang berjibaku memadamkan lahan yang terbakar. “Kepada perusahaan sekitar konsesi, para camat/kepala desa ajak masyarakat agar tanggap dan peduli. Kalau ada kebakaran segera padamkan sebelum membesar dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar,” pesan dia.


Kapolres OKI, AKBP. Dili Yanto, S. IK, S.H.,M.H mengatakan upaya penanggulangan Karhutlah tidak hanya dibebankan kepada Satgas saja namun butuh dukungan dari semua pihak.“Saya yakin kalau semua bergerak Karhutlah mampu kita tanggulangi seperti tahun tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanggulangan harus kita tingkatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0402/OKI Mayor CZI Saipul Anwar meminta semua pihak mendukung upaya penanganan Karhutlah terutama Satgas pemadaman lapangan. “Sebagai bagian negara tentu kira harus saling dukung di situasi kebencanaan seperti ini. Kemarin Satgas menghadapi hambatan ketika memadamkan api di sekitaran tol Kayuagung-Palembang. Mobil satgas kesulitan ketika masuk tol karena urusan birokrasi ini sepatutnya tidak terjadi karena perusahan juga bagian dari negara,’” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *