Kinerja APBN Sumatera Selatan Terjaga
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 30 September 2026 menunjukkan pertumbuhan pada pendapatan negara, sementara belanja negara terkontraksi terutama akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Di tengah penyesuaian fiskal tersebut, aktivitas perekonomian regional tetap terjaga dan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat membaik. Hingga 30 September 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan mencapai Rp12,36 triliun atau 70,50% dari target, tumbuh 15,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Penerimaan pajak mencapai Rp9,44 triliun atau 64,18% dari target, tumbuh 14,34% (yoy).
Peningkatan penerimaan pajak antara lain didorong setoran masa PPN sektor administrasi pemerintahan dan PPh Badan. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp383,21 miliar atau 103,12% dari target, tumbuh 8,99% (yoy), terutama ditopang kinerja bea masuk. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,53 triliun atau 103,57% dari target, tumbuh 21,49% (yoy), antara lain didukung peningkatan PNBP Lainnya.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp30,09 triliun atau 74,55% dari pagu, terkontraksi 12,20% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp10,96 triliun atau 65,46% dari pagu, tumbuh 26,19% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi peningkatan belanja pegawai, akselerasi belanja barang termasuk kegiatan cetak sawah, serta belanja modal untuk mendukung infrastruktur dan ketahanan sumber daya air.
TKD terealisasi Rp19,14 triliun atau 80,98% dari pagu, turun 25,22% (yoy), sejalan dengan penurunan alokasi tahun 2026, khususnya Dana Bagi Hasil dan Dana Desa. Di sisi lain, penyaluran tetap ditopang Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik, serta akselerasi DAK Fisik. Seiring pertumbuhan pendapatan dan penyesuaian belanja, defisit fiskal regional menyempit menjadi Rp17,73 triliun.
Pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah secara konsolidasi mencapai Rp21,92 triliun atau 53,96% dari target, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,61 triliun, pendapatan transfer Rp16,24 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp62,35 miliar. Secara tahunan, PAD terkontraksi 2,75% dan pendapatan transfer turun 31,18%, meskipun penerimaan pajak daerah masih tumbuh.
Belanja daerah terealisasi Rp20,70 triliun atau 47,60% dari pagu. Belanja operasi mencapai Rp16,54 triliun atau 54,59% dari pagu, belanja modal Rp1,61 triliun atau 24,46%, dan belanja transfer Rp2,55 triliun atau 39,07%. Belanja tidak terduga mencapai Rp6,25 miliar atau 6,78% dari pagu dan tumbuh 85,37% (yoy), antara lain untuk penanganan bencana alam. Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh 5,20% (yoy). Keyakinan konsumen tetap optimistis, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Palembang pada September 2026 sebesar 130,2. Aktivitas usaha juga tercermin dari pertumbuhan PPN tanpa restitusi sebesar 21,06% (yoy), serta impor bahan baku dan penolong sebesar USD501,73 juta dan barang modal USD472,22 juta.
Meski demikian, perlambatan kredit modal kerja perlu terus dicermati. Stabilitas harga relatif terjaga, dengan inflasi September 2026 sebesar 2,55% (yoy) dan 0,21% secara bulanan (month to month/mtm). Tekanan harga antara lain berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta transportasi. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 3,60%, naik tipis dari 3,59% pada Februari 2026. Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 9,50%, setara sekitar 869,97 ribu penduduk miskin, atau berkurang 28,3 ribu orang dibandingkan September 2025. Gini Ratio turun menjadi 0,285, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,76. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2026 meningkat menjadi 156,67, naik 4,09% (mtm) dan 22,62% (yoy). Dari sisi perdagangan luar negeri, neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga September 2026 tetap mencatat surplus sebesar USD3,67 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi perdagangan eksternal yang masih positif, meskipun dinamika pasar global tetap perlu diwaspadai. Di tengah capaian tersebut, perubahan iklim dan risiko kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian bagi ketahanan pangan dan keberlanjutan fiskal daerah.
Penguatan mitigasi bencana, pengelolaan tata air lahan rawa, serta insentif praktik pertanian tanpa pembakaran menjadi langkah penting untuk menjaga produksi pangan sekaligus mengurangi tekanan belanja penanggulangan bencana. Ke depan, sinergi unit-unit Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah akan terus diarahkan pada optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, penguatan ketahanan pangan, dan pengelolaan risiko fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat. (*)
