HeadlineHukum&KriminalKODAM II SRIWIJAYAPalembangSUMSEL

Keluarga Korban Bantah Adanya Pemerasan

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Akhirnya pihak keluarga, Azwar Anas (37), sopir mobil pick up yang mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh pengendara motor vespa di kawasan Simpang Tugu KB Kecamatan Seberang Ulu (SU) 1 Palembang kemarin menyatakan dengan tegas, membantah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pihaknya melalui Penasehat Hukum dari Instansi Kumdam II Sriwijaya, mengingat korban Azwar Anas, salah satu adiknya berstatus ASN di Dinas Kumdam II Sriwijaya dan OTMIL 1-05 Palembang.

Kasus tersebut masih berjalan, bahkan kedua belah pihak saling lapor balik. Termasuk dugaan pemerasan yang kini sudah dilaporkan oleh keluarga (motor vespa) ke Pomdan II Sriwijaya.

Adik kandung korban (bungsu dari enam bersaudara), Deni Setiawati mengatakan jika uang senilai Rp 30 juta yang disebut bukan bertujuan memeras melainkan sebagai uang pengobatan dan lain-lain.

Sebagai informasi Deni yang bekerja sebagai PNS di Otmil 1-05 Palembang ini membantah info yang beredar. Sementara Sri Wahyuni kakak kandung korban berstatus PNS di Kantor Kumdam II Sriwijaya. “Terkait uang Rp 30 juta itu dari pihak keluarga kami, katanya mereka mau damai kita terima tapi kita berembuk dulu, dapatlah nominal itu, kalau mereka mau damai dan bersedia bayar biaya pengobatan dan biaya lainnya, kakak saya ini lihat dari luar lecet- lecet saja tapi kita tidak tahu ke depannya kita tidak tahu,” ungkap Deni, Senin (31/7).

Atas uang damai tersebut dikatakan Deni disampaikan ke Penasehat Hukum yang telah ditunjuk dari Dinas Kumdam II Sriwijaya.” Kalau pihak sana mau damai kami bersedia, harus membayar biaya pengobatan dan biaya yang lain itu. Itu kami sampaikan ke PH kami,”ujarnya.

Dikatakan Deni, jika keberadaan penasehat hukum yakni berinisial Letda AC hanyalah mendampingi keluarga sewaktu menjalani upaya mediasi dengan keluarga Agil di Polsek Seberang Ulu I Palembang. “Penasehat hukum berada di sana atas perintah Kakum untuk mendampingi kami. Sempat ditanya siapa komandan dia, ya dijawab sama penasehat hukum kami. Bukan Rp 30 juta benar yang diminta, setelahnya kami bilang ke mereka seadanya saja,” jelasnya.

Sekali lagi, ditegaskan Deni Setiawati jika penasehat hukum yang dihadirkan saat di Polsek SU 1 Palembang, saat mendampingi keluarganya datang atas permintaan keluarganya agar mendapat perlindungan hukum, selaku keluarga besar TNI, yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 39 tentang Administrasi Prajurit Pasal 44 tentang Perawatan Keluarga Prajurit serta dikuatkan Kepang 5 No 1089 dan Kep Kasat No 362. “Surat kuasa ada di mobil saya waktu kami sedang di rumah makan. Setelah dari situ kami diminta untuk melakukan visum di rumah sakit, memang benar kami yang minta dan ada aturannya memperbolehkan yakni PP RI Nomor 39 Tahun Kepang 5 No 1089 tentang penyelenggaraan petunjuk bantuan perlindungan hukum, ” tuturnya. (Ly).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *