Graha Dewan Pengurus Daerah REI Sumsel Diresmikan
PALEMBANG. MEDIASRIWIJAYA – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru, diwakili Kepala Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan (Sumsel) Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc. meresmikan gedung baru Graha Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumsel.Jalan Abdul Rozak Kalidoni Palembang. Kamis (11/11).
Usai peresmian dilanjutkan dengan pemotongan pita langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH. Kepala Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan (Sumsel) Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc. Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Kolonel Inf Fransiscus Ari Susetio, S.E. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumsel Kombes Pol M Barly Ramadhani. Ketua DPD REI Sumsel, Zewwy Salim.
Gubernur Sumsel H Herman Deru, diwakili Kadis Perumahaan dan Kawasan Permukiman Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc. Gedung Graha REI diharapkan jadi tempat berkumpulnya masyarakat perumahan untuk berdisukusi dan rapat membahas perkembangan perumahan di Sumsel.
“saya mewakilik Pemerintah Sumaywra Selatan sangat mengapresiasi dengan keberadaan Graha REI Sumsel ini, kita ketahui perkembangan perumahan atau properti mulai membaik di tahun 2021, menjadikan sektor ini salah satu tumpuhan pertumbuhan ekonomi di Sumsel,” ungkapnya.
Dikatakan Basyaruddin Akhmad, pertumbuhan di sektor properti real estate ini tumbuh positif pada triwulan pertama 2021 sebesar 3.74% dan sektor kontruksi pada triwulan ke dua tahun 2021 tumbuh sebesar 0.71%.
Tumbuhnya sektor Real Estate dan konstruksi didorong oleh beberapa aspek antara lain realisasi belanja modal pemerintah provinsi Sumsel untuk kontruksi mengalami kenaikan sebesar hampir 75% dan meningkatnya kegiatan pembangunan pembangunan infrastruktur.
“kita optimis pertumbuhan di sektor properti pada 2021 itu akan mencapai 10%, hal ini karena ada kebijakan perizinan terutama Pemerintah kabupaten kota se sumsel, ini dapat segera terwujud pembangunan properti dapat mewujudkan sentra perekonomian baru di daerah sekitarnya,” jelasnya.
Kadis Perumahaan dan Kawasan Permukiman Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc. Menuturkan kebutuhan rumah, jika pada tahun 2020, deadlock selisih antara kebutuhan dan ketersediaan rumah hunian di provinsi Sumsel berjumalah 247.267 unit rumah. Sedangkan deadlock kepemilikan 380.000 unit rumah.
“Ini berarti sekitar 3 hingga 5% rakyat sumsel belum memiliki rumah, deadlock angka selisih ketersediaan rumah ini masih cukup tinggi, saya harapkan bagi pengembang harus lebih serius menggarap pasar perumahan,” jelasnya.
Beliau juga menuturkan jika saat ini ada permasalahan utama diperumahan ini adalah REI masih menyasar ke sektor Formal, jadi masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) mendapat perumahan itu yang menyumbang deadlock tertinggi itu masih di sektor formal seperti ASN TNI Polri BUMN BUMD.
“Jadi permasalahan utama di Republik ini adalah 75% dari MBR itu adalah sektor informal, tukang buruh harian lepas, penyapu jalan, pemulung menurut UUD 45 pasal 28 hurup H ayat 1, itu menjadi tanggung jawab kita. Kami berharap REI tidak berfokus pada sektor formal, sektor informal ini juga harus kita garap.” ingatnya.
Sementara itu. Ketua DPD REI Sumsel, Zewwy Salim. Terkait permasalahan kepemilikan rumah di sektor informal pihaknya siap mendukung program pemerintah.
“ketahui bahwa deadlock Perumahan telah dijelaskan oleh Kepala Dinas dari memang kita ada deadlock sebanyak 385 ribu, atau sekitar 4 atau 5% jumlah penduduk sumsel, dalam hal ini kita mendukung program pemerintah dalam hal ini pembangunan rumah masyarakat berbagi MBR, kita mensport bagaimana pun kami adalah mitra stecholder dalam pembangunan,” ujarnya. (Ly).
