HeadlineHukum&KriminalMuaraenimSUMSEL

Aksi Damai Laporkan Pengrusakan Lahan di Desa Teluk Limau Muaraenim

PALEMBANG, MEDIA SRIWIJAYA – Puluhan massa aksi gabungan dari Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara bersama Pengawas Anggaran Republik Indonesia mengelar aksi damai di Dinas Kehutanan Sumsel dan di Mapolda Sumsel, Senin (8/5).

Dari pantauan demo di Mapolda Sumsel, puluhan massa aksi yang sebagian besar warga masyarakat Teluk Limau, melaporkan dugaan pengrusakan lahan di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Kedatangan massa mendesak Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo segera menurunkan tim menyelidiki kerusakan hutan oleh oknum berinisial TG. “Kita unjuk rasa terhadap pengerusakan hutan di Desa Teluk Limau, kita meminta Polda Sumsel untuk menangkap pelaku pengrusakan hutan di Desa Teluk Limau saudara TB,” tegas Feriyandi. Ketua DPW Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Aanggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).

Dikatakan Feriyandi. Setidaknya ada sekitar 1.000 Ha lahan kawasan hutan lindungi di Desa tersebut diduga telah dirusak oleh oknum berinisial TG demi kepentingannya. Hal ini merujuk pada Pasal 83 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Ancaman Pidana Penjara maksimum 15 Tahun dan Denda Maksimum Rp 100 miliar. “Oleh sebab itu kami bersama masyarakat setempat melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu Feri mengatakan pihaknya bersama masyarakat Teluk Limau – Kelompok Tani melaporkan secara resmi terkait pengelolaan lahan tanpa izin, tanpa hak melakukan pembukaan hutan atau perusakan hutan yang tanpa izin. “Kami meminta Polda Sumatera Selatan untuk melakukan Penyelidikan terkait Perusakan Hutan di Desa Teluk Limau, jika tidak ada tindaklanjut kami akan melakukan aksi demonstrasi kembali dengan massa yang lebih besar lagi., 500 kelompok tani akan turun,” tegasnya

Sementara itu. Massa aksi diterima langsung pihak Polda Sumsel, yang diwakilkan AKBP Suparlan, Kasubbid PID Humas Polda Sumsel, mengatakan apa yang menjadi tuntutan massa akan segera disampaikan ke pimpinan selaku pengambil kebijakan. “Kita terima aspirasi saudara saudara kita yang berorasi di depan Polda, terkait HTI, sudah saya terima dua berkas satu untuk Kapolda satu untuk Krimsus untuk ditindak lanjuti,” jelasnya. (Ly).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *