Ratu Dewa: Hibah APBD Harus Transparan, Selektif dan Tepat Sasaran

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA  – Walikota Palembang Drs H. Ratu Dewa, M.Si menegaskan bahwa pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara transparan, selektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Menurut Ratu Dewa, sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mekanisme dan ketentuan pemberian hibah. Sebab, selama ini masih ditemukan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pemberian hibah bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap tahun. Penganggarannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan infrastruktur.

Ratu Dewa juga menekankan bahwa kondisi ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas mengharuskan setiap usulan hibah melalui pertimbangan secara cermat. Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mekanismenya, seluruh usulan hibah harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. Usulan tersebut harus terlebih dahulu tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS hingga penganggaran dalam APBD.

Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengusulan dimulai pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah. Sementara itu, forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat berlangsung pada akhir Februari 2027.

Selain ketepatan waktu, Ratu Dewa meminta agar setiap proposal hibah disusun secara lengkap, jelas, terukur, dan memiliki peruntukan spesifik sesuai kebutuhan nyata. Persyaratan administrasi dan legalitas penerima juga harus dipenuhi, termasuk ketentuan bagi instansi vertikal maupun badan dan lembaga yang mengajukan bantuan.

Ia turut mengingatkan bahwa hibah tidak diperuntukkan bagi belanja operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor. Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin atau berkesinambungan, sehingga setiap penerima harus menyusun kegiatan yang dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan.

Untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan, perangkat daerah yang ditunjuk diminta melakukan evaluasi secara objektif terhadap aspek legalitas, administrasi, serta kesesuaian usulan dengan sasaran pembangunan daerah. Proses evaluasi harus dilakukan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak disertai janji pemberian hibah di luar mekanisme yang berlaku.

Ratu Dewa juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan pencatatan seluruh tahapan pemberian hibah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mulai dari pengajuan, evaluasi, penganggaran hingga penyaluran.

Sementara itu, penyaluran hibah hanya dapat dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima hibah wajib menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Daerah.

Menurutnya, pengelolaan hibah yang tertib juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), serta menindaklanjuti rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, Ratu Dewa menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan menyusun alur kerja yang jelas. Mulai dari mekanisme penerimaan proposal, proses verifikasi, batas waktu pengusulan hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pihak pengusul.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Palembang berharap seluruh lembaga penerima maupun calon penerima hibah dapat memahami aturan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan pemberian hibah berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kota Palembang.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menekankan pentingnya keselarasan aturan antara penerima dan pemberi hibah dalam pengelolaan keuangan daerah.

​Menurut Fatoni, terdapat sejumlah ketentuan penting yang wajib dipedomani oleh kedua belah pihak. Bagi penerima hibah, proses dimulai dengan mengajukan proposal yang merinci secara jelas kebutuhan penggunaannya. Nanti penggunaannya juga harus sama dengan proposal yang diajukan. Kemudian pemberi hibah melakukan verifikasi baru kemudian menetapkan.

Selain itu, Fatoni menegaskan bahwa penerima hibah memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang diberikan oleh pemberi hibah, sehingga dana tersebut akan menjadi objek pemeriksaan. Dalam pertemuan tersebut, ia juga mengapresiasi opini yang dinilai cukup baik dari berbagai lembaga pemeriksa seperti BPK maupun auditor lainnya. Pertemuan ini sekaligus bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD, hingga organisasi kemasyarakatan. (*)