HeadlineHukum&KriminalPalembangSUMSEL

Uang Fee Proyek untuk Operasional Kegiatan

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Nelly Kurniati saksi selaku PPK di Dinas PUPR Muba mengakui menerima fee sebesar Rp.371 juta dari kegiatan proyek tahun 2021. “Saya menerima fee 1 hingga 2 persen, nominalnya sebesar Rp. 371 juta dari paket pekerjaan tahun 2021 pada saat saya menjadi PPK, Namun, sudah saya kembalikan  Rp180 juta sisanya kami gunakan untuk operasional,” ujarnya di hadapan majelis hakim saat dicecar Jaksa KPK. Demikian terungkap pada sidang Kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa infrastruktur tahun anggaran 2021 pada Dinas PUPR Musi Banyuasin, yang, digelar di Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Rabu (6/4).

Sidang dengan terdakwa Bupati nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin, Kadis PUPR Herman Mayori dan Kabid SDA/PPK Eddy Umari digelar secara langsung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dipimpin oleh Hakim Yoserizal SH MH.

Di hadapan majelis hakim Yoserizal SH MH, dan Jaksa Penuntut Umum ( KPK ) menghadirkan delapan orang saksi, tiga di antaranya dari Dinas PUPR yakni, Rudianto, Nelly Kurniati dan Arwin.

Sementara itu lima saksi lagi terpidana dalam kasus yang sama Dirut PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy beserta empat stafnya Wahyu Presetianto, Saskia Arantika dan Santi Asiana.

Jaksa dari KPK membagi dua sesi untuk dilakukannya pemeriksaan, dan ada sesi pertama yang menjadi saksi tiga dari Dinas PUPR.

Untuk saksi Suhandy akan didengarkan keterangannya pada sesi kedua.

Keterangannya saksi Rudianto dipersidangan mengaku turut serta menerima fee proyek sebesar Rp.100 juta, dia mengatakan 40 juta sudah dikembalikan ke Rekening KPK sementara sisa 60 juta digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. “Saya turut menerima fee proyek sebesar Rp.100 juta, sudah saya kembalikan Rp 40 juta dan sisa Rp 60 juta untuk THR,” kata Rudi.

Saksi Arwin juga mengatakan, dirinya ikut turut serta menerima fee proyek sebesar Rp.124 juta. “Saya menerima uang fee proyek sebesar Rp.124 juta dan sudah saya kembalikan Rp 39 juta sementara sisanya digunakan untuk THR,” katanya.

Arwin juga mengungkap dia pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas PUPR Herman Mayori untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan calon pemenang proyek. “Selaku Kabid, kami diminta Kepala Dinas PUPR Herman Mayori untuk mengumpulkan uang fee paket proyek yang dimenangkan oleh pihak ketiga,” ujar saksi Arwin di persidangan.

Di saat JPU dan KPK, Taufiq Ibnugroho membenarkan bahwa di antara saksi turut serta menerima fee proyek tidak hanya dari terpidana Suhandy, melainkan dari sejumlah kontraktor lainnya. “Proyek yang para Kabid kumpulkan di bidangnya masing-masing, tidak hanya dari terpidana Suhandy saja, melainkan ada banyak juga dari kontraktor pemenang proyek di Muba yang turut memberikan fee proyek yang mereka dapatkan,” katanya. (gi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *