EkonomiHeadlineHukum&KriminalNasionalNUSANTARAPalembangSUMSEL

Puluhan Naker PT NPK Minta Mediasi ke Disnaker Palembang terkait Dugaan PHK Sepihak

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Puluhan tenaga kerja PT NPK anak perusahaan PUSRI didampingi Serikat DPD Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumsel, mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, menginginkan adanya mediasi dengan pihak perusahaan, terkait status tenaga kerja yang di PHK sepihak, Kamis ( 03/2).

Rombongan DPD SPSI Prov Sumsel dan beberapa pekerja, melakukan pertemuan dengan pihak Disnaker Kota Palembang, yang diterima langsung oleh Novi selaku mediator.

Abdullah Anang, Ketua DPD SPSI Sumsel, mengatakan jika disini pihaknya ingin melindungi dan membela hak hak pekerja, terutama para pekerja PT NPK anak perusahaan PT Pusri. “Di sini kita ingin melindungi dan membela hak pekerja, saat ini kami mengadvokasi pekerja pekerja PT NPK Pusri yang hampir 1 hingga 6 tahun bekerja tidak diberikan hak hak normatif dan tidak ada perlindungan dari perusahaan,” ungkap Anang.

Masih dikatakan Anang, jika PT NPK Pusri merupakan perusahaan BUMN patut menjadi contoh dalam menjaga dan melindungi hak para pekerjanya, “seharusnya BUMN ini memberikan contoh, kok mereka kerja dari 1 tahun hingga 6 tahun hak normatif dan perlindungan diberikan kalau nanti mati konyol,” tegasnya.

Untuk itu, dituturkan Ketua DPD SPSI Sumsel, jika para pekerja PT NPK Pusri hanya menuntut hal hak mereka di penuhi bukan di PHK sepihak. Mengingat para pekerja tergabung dalam PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK Pusri Palembang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dengan Nomor Bukti Pencatatan. 560/003/DisnakerWW/X11/2022.

Bahwa, Anggota PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK adalah Pekerja yang bekerja di PT.NPK Pusri Palembang dengan status hubungan kerja tidak jelas dalam arti tidak ada kontrak kerja tertulis. Anggota PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun, tanpa diberikaan hak-hak normatif.

Seperti, Upah Minimum, (Pasal 88 Ayat 4, UU No.13 Tahun 2003). Pesangon (Pasal 156, UU No.!3 Tahun 2003). Perlindungan Sosial (PP No. 109 Tahun 2013 sebagai implementasi UU No.24 Tahun O11) l. THR (Permenaker No.6 Tahun 2016).

Bahwa, per tanggal 2 Februari 2022 Anggota PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK yang bekerja di PT.NPK tidak dipekerjakan kembali dengan alasan yang tidak jelas, dan disini jelas adanya upaya Union Busting ( Pelanggaran UU No.21 Tahun 2000 Pasal 28 dan Pasal 43 ayat 1). “Maka kami mohon agar Kadisnakertrans Provinsi sumatera Selatan dapat segera menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan anggota kami.” ujarnya.

Usai pertemuan, rombongan langsung menuju Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumsel di kawasan Plaju Palembang, rombongan diterima langsung oleh Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, H Koimudin.

Sementara itu Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, H Koimudin, dalam pertemuan tersebut menuturkan kasus tersebut akan segera di tindak lanjuti pihaknya. “Akan di tindak lanjuti dan dilakukan penyidikan oleh tenaga pengawas segera,” ujarnya kepada Abdullah Anang. (Ly).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *