BanyuasinHeadlineSUMSEL

 PJ Kades Sedang Jaharob SE Imbau Masyarakat Patuhi Prokes dan Waspada Karhutla

BANYUASIN, MEDIA SRIWIJAYA — Guna menindaklanjuti Intruksi Bupati Banyuasin No 1564 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, Pemerintah Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh terus mengimbau Kepada Warga Desa Sedang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Hal itu dikatakan oleh PJ Kepala Desa (Kades) Desa Sedang, Kamis (9/9/2021) saat ditemui di ruang kerjanya. “Bupati Banyuasin sudah mengintruksikan untu mengoptimalkan Posko penanganan Covid ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 19,” kata Pj Kades Sedang Jaharob SE

Ditegaskan, kita butuh kesadaran semua pihak untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Oleh kerena itu, kami meminta kepada masyarakat khususnya warga saya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan,” pintanya.

Meskipun program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan, masih kata Jaharob tapi disiplin protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama untuk mengatasi pandemi Covid-19. “Mudah- mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Sehingga, kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti biasa termasuk melakukan pembelajaran tatap muka demi kecerdasan anak bangsa kita. Di samping itu, kita juga perlunya memantau berita-berita terkini, tentang perkembangan pandemi dari situs resmi pemerintah dan sumber terpercaya, guna menghindari kabar hoax atau bohong yang beredar. Selain itu, Jaharob juga mengimbau seluruh warga Desa Sedang agar mewaspadai kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di samping kewaspadaan kita terhadap pandemi ini, saya harap warga Sedang juga tidak lengah saat musim kemarau. Karena musibah kebakaran lahan sangat rawan terjadi apalagi daerah Sedang ini banyak lahan gambut yang sangat mudah terbakar,” ungkapnya.

Dijelaskannya, apabila sengaja membakar hutan dan lahan perkebunan diancam sanksi pidana dan denda secara hukum. “Itu berdasarkan UU No 21/1999 pasal 78 ayat (3) bahwa pembakaran hutan dengan sengaja dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar,” terangnya.

Tetap jalankan koordinasi dengan sesama perangkat desa. Sehingga, jika memang terjadi karhutla bisa segera ditangani. “Yang jelas mencegah itu lebih penting, jangan sampai api sudah besar dan meluas baru dipadamkan. Itu malah susah nantinya, makanya peran serta masyarakat perlu dilibatkan,” katanya.

Warga Desa Sedang diminta agar membuka lahan jangan dengan cara dibakar. Dampaknya sangat besar terhadap musibah kabut asap di daerah ini nantinya. Dia juga meminta kepada seluruh perangkat desa agar selalu berkoordinasi dengan RT/RW, untuk memberikan imbauan dan sosialisasi soal larangan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. (ydp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *