HeadlinePalembangPolitikSUMSEL

Paripurna 19 DPRD Kota Palembang Masa Persidangan II Tahun 2023 Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Paripurna ke 19 Masa Persidangan II Tahun 2023 digelar DPRD Kota Palembang dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palembang, Senin (14/8/2023).

Paripurna lanjutan yang digelar di hari yang sama namun berbeda jam ini dengan secara bergantian masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umum.

Fraksi Demokrat memandang bahwa adanya perubahan APBD terjadi karena beberapa faktor di antaranya bergeseran anggaran antara organisasi antara kebijakan antaran jenis belanja bergeseran objek belanja. “Kami berharap semaksimal mungkin dalam proses penganggaran daerah perubahan agar pelayanan masyarakat berjalan maksimal,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra dapat menerima dan menyetujui APBD untuk dibahas di komisi- komisi bersama mitra- mitra terkait.

Fraksi PDIP meminta Walikota untuk monitoring dan mengevaluasi tentang kebijakan yang diambil oleh Lurah Sukamulya yang telah melanggar Perda tahun 2004 tentang RT RW.

Fraksi PAN meminta dinas terkait agar memaksimalkan  pendapatan hasil daerah terutama dari sektor pajak seperti pemasangan alat packing box. “Kami meminta hal ini dapat dioptimalkan dan dipasang secara menyeluruh di tempat selaku usaha di kota Palembang supaya meningkatkan PAD,” ujar juru bicara Fraksi PAN.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya mengatakan berdasarkan banyak keluhan masyarakat kota Palembang dengan adanya kegiatan mobil peti kemas tronton yang tidak sesuai dengan jam operasional. “Mohon dinas terkait dapat ditertibkan,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah Kota Palembang untuk memberikan penjelasan terhadap penurunan PAD tahun 2023 sebesar 6,11%. Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah Kota Palembang untuk mengevaluasi kinerja OPD dalam realisasi PAD yang telah tersusun.

Fraksi PKS meminta pemerintah kota Palembang lebih fokus dalam menggarap gas alam Kota Palembang, dan meminta untuk dapat mengambil sikap atas permohonan keringanan pemasangan baru PDAM Tirta Musi oleh sebagian masyarakat kota Palembang yang dinilai cukup memberatkan.

Terakhir, Fraksi Nasdem meminta Walikota untuk menindaklanjuti  lampu jalan yang belum terealisasi  dan masih banyak jalan yang tergenang air di Kelurahan Alang Alang Lebar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *