Kanwil DJP Sumsel Babel Serahkan Tersangka Tindak Pidana
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka dan Belitung menyerahkan seorang tersangka tindak pidana di bidang perpajakan beserta barang bukti (P22) kepada Kejaksaan Negeri Belitung Timur pada 6 Nopember 2026.
Tersangka berinisial L diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui CV LCP. Berkas perkara para tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Tersangka L merupakan Direktur CV LCP, salah satu perusahaan penggelapan pajak. L diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk jenis pajak PPN kurun waktu Januari 2021 dan April 2021. L terancam pidana
penjara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Sebelumnya, tersangka telah diberi kesempatan untuk menempuh upaya administratif dengan membayar pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif namun tersangka
tidak memanfaatkannya, sehingga proses penegakan hukum harus dilanjutkan ke tahap penuntutan di persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.
Penyelesaian proses penyidikan sampai dengan tahap penyerahan Tersangka dan barang bukti ini, merupakan bukti kerjasama yang baik antara jajaran PPNS Kanwil DJP
Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung, Jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, serta Jajaran
Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
Keberhasilan tim penyidik Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya paksa ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan di Indonesia sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara DJP dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam memberantas tindak pidana perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu menjadi pengingat bahwa upaya penghindaran pajak melalui cara-cara ilegal dapat berujung pada sanksi hukum yang berat dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana maupun wajib pajak lainnya yang memiliki niat atau berencana untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (*)
