JPU Kejari Muara Enim Menghadirkan Enam Saksi untuk Dua Terdakwa Kasus SDT PUPR TA 2020
Keterangan foto: Suasana sidang yang digelar di PN Palembang, Selasa (12/4).
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Sidang Kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan Pulau Panggung – Segamit Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT) pada Dinas PUPR tahun anggaran 2020, yang dilakukan oleh Saiful Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Raden Nasran pihak kontraktor digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Selasa (12/4).
Sidang digelar secara langsung (Ofline) dengan agenda JPU Kejari Muara Enim menghadirkan enam orang saksi untuk dua terdakwa yang dipimpin oleh Hakim Sahlan Effendi SH MH.
JPU Kejari Muara Enim menghadirkan enam orang saksi untuk dua terdakwa tersebut, di depan majelis hakim Sahlan Effendi SH MH.
Dihadirkannya secara langsung keenam saksi di antaranya, Kepala PUPR Muara Enim Hermin Eko Purwanto.
Hermin selaku saksi memberi keterangan dan mengatakan, dirinya selaku Pengguna Anggaran (PA) proyek pelebaran ruas jalan Pulau Panggung-Segamit dengan nilai pagu anggaran Rp 1,2 miliar untuk pelebaran bahu jalan dengan cor beton sepanjang hampir 3 Km dikerjakan oleh CV Tania Surya Abadi.
“Setahu saya, ditunjuk sebagai pelaksana pengerjaan PT Tania Surya Abadi yang ditandatangani oleh Direkturnya, tetapi saya lupa nama direkturnya,” kata Hermin.
Hermin Eko Purwanto, di depan majelis hakim mengaku sudah melakukan pengecekan kelokasi lapangan seusai perkara ini diperiksa oleh penyidik dari kejaksaan, namun memang ditemukan adanya beberapa retakan yang diduga adanya pengurangan kuantitas, sehingga muncul rendahnya kualitas atau mutu dari proses pengerjaan proyek tersebut.
Aprisandi selaku saksi, sebagai salah satu tim survei menjelaskan sebelum dilakukan pengerjaan proyek, bahwa panjang keseluruhan jalan tersebut yakni kurang lebih 21 Km, yang menghubungkan tiga Kecamatan sekaligus. “Sehingga Kecamatan Semendo Darat, Semendo Tengah dan Semendo Ulu,” katanya.
Namun dia menjelaskan, lebar jalan yang ia beserta tim survei lainnya menggunakan metode yang bersifat kondensional, karena letak gegrafis lokasi dari pengerjaan tersebut berbeda-beda pada setiap titiknya, sehingga bahu jalan bersinggungan dengan tanah milik masyarakat. “Setelah dilakukan survei, muncullah hasil dari survei tersebut adalah patokan yang nantinya yang mau dibuat dalam rancangan anggaran pengerjaan,” ujarnya.
Dakwaan diketahui, berdasarkan dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Sumsel Nomor: SR-39/PW07/5/2022 tanggal 04 Februari 2022, ditemukan dan munculnya kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp. 379 juta.
Modus dalam korupsi yang dilakukan oleh kedua dengan mengurang volume jalan hingga menurunkan kualitas dari proses pengerjaan.
Isi dari kontrak, dikatakan jika kekerasan semen beton itu memiliki kategori K250, setelah dilakukan pengujian bersama ahli dari Politeknik Sriwijaya, tingkat dari kekersan jalan hanya K125, sehingga munculnya selisih volume dan kualitas. (gi)
