Bupati H Devi Suhartoni Dalam Rakor BPD Se-Muratara Untuk Bersinergi Dengan Pemdes
MURATARA,MEDIASRIWIJAYA – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun bersama Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) H Devi Suhartoni, Tujuannya rakor DPD untuk singkroniasi antara pemerintah Desa , kecamatan dan Daerah , dalam mencapai kemajuan bersama. Rakor BPD Dilaksanakan di Aula Siti Rahmah kelurahan muara Rupit, kecamatan Rupit kabupaten Muratara yang dihadiri langsung oleh Bupati Muratara H Devi Suhartoni, kadis PMD-P3A, Gusti Rohmani, Camat Se-kabupaten Muratara serta BPD Sekabupaten Muratara.Jum’at (20/1/2023). Sekira pukul 13:00wib
Bupati Muratara H Devi Suhartoni menyapampaikan beberapa poin yang perlu di catet oleh anggota BPD. pertama tentang sinergitas anggota BPD dan kedua selalu Kordinas dengan Kades tentang kemajuan Desa apa saja yang akan di bangun. Dikatakan nya jika kepala Desa tidak boleh bekerja sendiri sendiri harus libatkan seluruh elemen yang ada di Desa terutama anggota BPD.
BPD harus tertip administrasi, Menejemen dan lidersip guna meningkatkan kenerja BPD sebagai peran penting dalam pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Desa “Saya minta kepada Kades tidak boleh bekerja sendiri dalam membangun Desa. selalu libatkan elemen masyarakat dan anggota BPD yang ada di desa nya, jangan begomok gomok apalagi dalam membangun Desa menggunakan Anggaran Dana Desa”.Ujar Bupati. Kemudian Bupati juga berpesan kepada BPD agar bisa bekerja sesuai tupoksinya, sebab di tahun 2023 ini anggran Dana Desa sudah di naikan menjadi 100 persen. ” Saya meminta kepada Anggota BPD supaya bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa. kemudian ajak kepala Desa nya berdiskusi untuk kemajuan Desa sebab anggaran Dana Desa tahun 2023 ini sudah mencapai 100 persen”,pesannya. Bupati juga mengatakan kalau ada temuan dilapangan terkait pengggunaan ADD dan DD laporkan secara administrasi yang berlaku dan ledearsip jangan cuma bisa berbicara saja tanpa ada pergerakan. “Jika ada temuan silahkan laporkan secara administrasi dan profesional jangan cuma bisa bicara di warung kopi saja “.Tutup Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Muratara H Gusti Rohmani menatakan , untuk tahun ini gaji dan tunjangan serta operasional BPD dinaikan , jadi BPD harus berperan aktif dalam pembangunan yang ada desa
Tahun 2022 tunjangan Kedudukan BPD dan anggota secara gelobal sebesar , 3.769.200.000 sedangkan tahun 2023 ini naik Sebesar , 8.68800.000 Sedangkan untuk tunjangan kenerja BPD dan anggota tahun 2022 tidak ada , tapi untuk tahun 2023 ini ada sebesar, 1.340.400.000 Jadi total tunjangan BPD , tahun 2022 sebesar 3.769.200.000, dan tahun 2023 naik menjadi 10.028.400.000 sedangkan BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2022 anggaranya sebesar .9.6840.000 untuk tahun 2023 ini masih sama 9.6840.000 . Untuk biaya operasional sekretariat BPD tahun 2022 sebesar 205.000.000 sedangkan tahun 2023 ini naik 2.001.689.178 naik 95% ” saya harap kepada BPD harus bekerja dengan profesional sebagaimana pungsi dan tugas mereka karena tidak ada alasan lagi masalah anggaran, arena kita sudah naikan agaran mereka ” jelas Buk kadis
Kemudian juga Kadis mengatakan jika peran BPD itu sangat besar terhadap pembangunan Desa, mengapa, karena salah satu tugas mereka sebagai fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. ” Salah satu tugas BPD itu adalah sebagai pengawas Desa, apa saja yang akan di bangun di Desa, tentunya mereka harus di libatkan jangan di tinggalkan ” Ucap Kadis Tambah Kadis, kalau di tahun 2022 anggota BPD masi banyak yang tidak proaktif terhadap Desa nya, itu bisa dimaklumi sebab anggaran mereka kecil. oleh sebab itu di tahun 2023 ini tadi pak sudah menjelaskan jika ada kenaikan terhadap anggaran DD menjadi 100 persen, otomatis gaji dan tunjangan anggota BPD juga ikut naik, tidak ada lagi alasan tidak punya anggaran. Di tahun 2022 kemarin okelah mereka terkendala masalah anggaran kecil apa segala macem, namun di tahun 2023 ini tadi pak Bupati sudah menjelaskan kalau ADD sudah naik menjadi 100 persen otomatis gaji dan tunjangan mereka ikut naik . menurut saya tidak ada lagi alasan mereka tidak mau bekerjabekerja dengan alasan terkendala masalah agaran . Tutup nya *Mahmud
