Kejari OKU Timur Percepat Penyidikan Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada KPU, 11 Saksi Diperiksa, Komisioner Segera Dipanggil
Teks foto: IST -Kejari OKU Timur Saat Melakukan Penggeledahan kantor KPU, Senin (8/6/2026)
MARTAPURA, MEDIASRIWIJAYA – Penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 di KPU OKU Timur terus bergerak. Setelah menyita ratusan barang bukti, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur kini memperluas pemeriksaan saksi sebelum menghitung potensi kerugian negara.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 11 orang saksi. Lima komisioner KPU OKU Timur juga dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan terkait penggunaan dana hibah Pilkada.
Kajari OKU Timur melalui Kasi Intelijen, Sefri Hendra, mengatakan proses penyidikan masih difokuskan pada pengumpulan alat bukti dan pendalaman keterangan para saksi. “Untuk perkara KPU itu masih dalam proses penyidikan dan memeriksa beberapa orang saksi,” ujar Sefri.
Menurutnya, audit penghitungan kerugian negara oleh BPK belum dapat dilakukan karena penyidik masih melengkapi seluruh dokumen dan alat bukti yang diperlukan.”Sejauh ini sudah ada 11 orang saksi yang kita periksa. Minggu ini dan minggu depan masih dilakukan pemanggilan beberapa saksi lagi,” katanya.
Sefri menegaskan, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh pihak yang diperiksa, termasuk lima komisioner KPU OKU Timur, masih berstatus sebagai saksi.”Semua yang ada di KPU yang berkaitan akan kami minta keterangannya. Setelah alat bukti lengkap, baru dapat ditentukan siapa yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, Tim Penyidik Kejari OKU Timur telah menyita 243 barang bukti dari Kantor KPU OKU Timur. Barang bukti tersebut berupa dokumen, laptop, serta alat komunikasi yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Pilkada 2024.
Penyitaan itu menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah. Kejari memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga seluruh fakta dan pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap berdasarkan alat bukti yang sah. (sp)
