Tingkatkan Kualitas, Pengelola BUMDes Tanjung Bantung Desa Tanjung Laut Ikuti Pelatihan SIA BUMDES

BANYUASIN, MEDIASRIWIJAYA – Dalam rangka peningkatan kualitas dan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes Tanjung Bantung Desa Tanjung Laut mengadakan Pelatihan BUMDes tentang administrasi pembukuan, laporan keuangan, dan aplikasi SIA BUMDes, bertempat di Kantor Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.

Hadir pada acara tersebut Kades Tanjung Laut Samsul Bahri, Camat Suak Tapeh Sashadiman Ralibi SAg MSi didampingi Kasi PPD Kecamatan Suak Tapeh Suhendra, SSos MSi, Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Kabupaten Banyuasin Yasir Darojad dan sejumlah Pengelola BUMDes Tanjung Bantung Desa Tanjung Laut

Saat membuka acara tersebut Kades Tanjung Laut Samsul Bahri dalam sambutannya sangat mengapresiasi diadakannya pelatihan tersebut yang dilaksanakan oleh Pengelola BUMDes Tanjung Bantung Desa Tanjung Laut. “BUMDes Tanjung Bantung Desa Tanjung Laut terbentuk pada tahun 2016,” ujar Kades Samsul Bahri, Selasa (21/09).

Untuk itu, Samsul Bahri berharap agar BUMDes Tanjung Bantung dapat mengembangkan geliat perekonomian dan dapat dirasakan keberadaannya oleh warga Desa Tanjung Laut, karena lanjut Kades BUMDes tersebut untuk operasionalnya didanai oleh Pemerintah melalui Dana Desa. “Karenanya BUMDes harus nampu mengelola dana bantuan dari Pemerintah dan mempertanggung jawabkan sebaik-baiknya,” harap dia.

Camat Suak Tapeh Sashadiman Ralibi S Ag MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan administrasi pembukuan, laporan keuangan, dan aplikasi SIA BUmdes bertujuan untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan BUMDES. Sebab BUMDES bermodal dari Dana Desa yang diturunkan oleh pemerintah. “Tata kelola Dana Desa (DD) harus ditingkatkan, terutama untuk BUMDes. Majunya BUMDea nantinya akan berpengaruh positif bagi kemajuan desa itu sendiri,” ungkapnya.

Menurut Sashadiman , Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi yang menganut asas mandiri dengan modal usaha yang sumbernya dari masyarakat. BUMDes ini juga didirikan atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. “BUMDes dibangun untuk mengelola potensi yang ada di desa secara kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu Badan Usaha Milik Desa ini menjadi kekuatan ekonomi baru yang ada di perdesaan,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Kabupaten Banyuasin Yasir Darojad selaku narasumber menyampaikan bahwa Peraturan Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Sebagai wadah usaha desa. “BUMDes mengusung semangat kemandirian, kegotong-royongan, dan kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk mengembangkan aset-aset lokal, sehingga pendapatan ekonomi desa dan masyarakat dapat mengalami peningkatan,” ungkap dia.

Di dalam Permendesa No. 04 Tahun 2015 sudah diatur tentang pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes yang disertai dengan peran dan fungsi dari setiap perangkat BUMDes. “Dalam melaksanakan Permendesa No. 04 Tahun 2015 tersebut, setiap desa harus menyesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan oleh Bupati, sesuai dengan kondisi alam, lingkungan, dan budaya setempat,” terangnya.

Dijelaskannya, dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya supaya dapat dikelola secara profesional dan mandiri. Sehingga diperlukan perekrutan pegawai atau tenaga kerja dalam bidang tersebut. Proses perekrutannya harus berdasarkan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. “BUMDes adalah lembaga yang diwajibkan untuk mendapatkan profit. Maka dari itu pengelola BUMDes harus menaati mekanisme dalam menjalankan kerjasamanya dengan pihak-pihak lain. Seperti contohnya dalam kegiatan lintas desa harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi,” paparnya.

BUMDes harus dikelola oleh pengelola sendiri dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik modal termasuk Kepala Desa.” BUMDes harus melihat potensi-potensi yang ada di lingkungan desa. Terutama sektor pariwisata, karena hal ini yang paling mudah dijual dan dapat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” sebut dia.

SIA BUMDes merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP yang akan mempermudah para pengelola BUMDes untuk mengelola keuangan secara transparan. Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan ke desa-desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang dilakukan dari desa. Kemudian dikelola sendiri oleh desa yang notabene memahami persis bagaimana kondisi desa dan bagaimana mengembangkannya. “Dana Desa (DD) berpotensi besar untuk diselewengkan. Namun dengan sistem yang baik dan didukung komitmen dari semua pihak, hal tersebut dapat diminimalkan, Untuk itu, pada saat pelaporan Dana Desa ditemukan kendala, maka Perangkat Desa disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak inspektorat. Sehingga pengawasan peggunaan DD dapat lebih baik,” tandasnya. (ydp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *