Sinergi Bawaslu Sumsel dengan Insan Pers Wujudkan Pemilu 2024 Sukses

Desember 15, 2022 Redaksi Mediasriwijaya

Keterangan foto: Suasana pembukaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Rabu (14/12) malam yang dihadiri langsung Ketua Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi, S.E., M.Si.

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Peran pers yang sangat luar biasa dalam rangka membantu menjadi kontrol sosial dan corong informasi publik diakui jajaran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai sebuah keniscayaan. “Itu sebabnya kami sangat berharap terjalin hubungan yang sangat harmonis dan familier antara Bawaslu Sumsel dengan seluruh insan pers di kota Palembang. Mudah-mudahan ke depan sinergitas ini lebih baik lagi dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Kepala Bagian Pengawas Bawaslu Sumsel, Drs Abdul Rohim saat menyampaikan sambutan pada acara Penutupan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar di Hotel Beston Palembang, Kamis (15/12).

Sosialisasi dengan tema “Peran Jurnalis Media Untuk Membangun Efektivitas Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024z’, yang akan diselenggarakan pada Rabu, Kamis, 14 – 15 Desember 2022 di Hotel Beston Jalan Jenderal Sudirman No. 57 Palembang. Menurut Abdul Rohim, pihaknya sengaja mengundang insan pers melalui perwakilan berbagai organisasi wartawan seperti PWI Sumsel, AJI Palembang, IWO Sumsel, IJTI, Pewarta FJP dan lainnya, untuk duduk bersama berdialog, melakukan sharing berbagai persoalan yang menyangkut persiapan Pemilu 2024 mendatang. “Kegiatan berlangsung 2 hari dan peserta diinapkan di hotel tempat penyelenggara. Terima kasih atas antusias para peserta rekan pers. Mudah-mudahan jalinan ini akrab dan lebih harmonis lagi. Memang kami tidak bisa mengundang seluruh media atau seluruh rekan insan pers, hanya melalui perwakilan-perwakilan organisasi wartawan yang ada di kota Palembang saja karena keterbatasan kami. Kegiatan ini penutup di akhir tahun 2022 dan semoga di tahun 2023 akan lebih banyak lagi kegiatan. Pesan kami, sampaikan apa-apa yang sudah didapat untuk dipublikasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Keterangan foto: Suasana Penutupan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Kamis (15/12) yang dihadiri Kepala Bagian Pengawas Bawaslu Sumsel, Drs Abdul Rohim dan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel, Muhammad Sarkani.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel, Muhammad Sarkani mewakili Ketua Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi, S.E., M.Si pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang antusias sampai akhir di acara ini. “Puji syukur kita bisa hadir dan berbagi informasi dan silaturahmi di kegiatan akhir Bawaslu ini. Ketua dan yang lain mohon maaf tak bisa hadir karena akan mengikuti kegiatan Bawaslu di Jakarta untuk lauching persiapan Pemilu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami perlu dukungan untuk wujudkan pemilu berkualitas. Kami selalu berharap bagaimana opini Bawaslu dipercaya dan mudah-mudahan hasil pemilu diterima masyarakat sebagai hasil demokrasi yang baik,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Rabu (14/12) malam, Ketua Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi, S.E., M.Si berkenan membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Prawira Maulana.

Pada kesempatan berdialog, Yenli Elmanoferi menyebutkan bahwa Partai Ummat akhirnya tersingkir sebagai peserta pemilu 2024, walaupun demikian untuk di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Partai Ummat ternyata lolos verifikasi faktual (Verpak) walaupun sebelumnya harus melalukan verpak perbaikan. Ia memastikan Partai Ummat di Sumsel tetap tidak bisa ikut pemilu 2024. Lantaran menurutnya, Partai Ummat secara nasional harusnya lolos di 34 provinsi di Indonesia namun partai Ummat gagal di Provinsi Sulut dan NTT.“Berarti dia tidak memenuhi secara syarat untuk sebuah partai politik peserta pemilu, oleh sebab itulah berarti walaupun di Sumsel partai Ummat lolos dan di 32 provinsi lolos tapi di dua provinsi tidak lolos maka secara nasional tidak akan ditetapkan sebagai peserta pemilu,” katanya, saat membuka kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Beston Hotel Palembang, Rabu (14/12) malam.
Terkait tudingkan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais soal kegagalan Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta pemilu lantaran sudah disetting, menurut Yenli untuk tingkat Sumsel verifikasi faktual partai Ummat sudah sesuai apa yang dilakukan KPU. “Tidak ada kesalahan, kalau masalah dugaan-dugaan itu saya pikir hal itu kejadiannya ada di lembaga KPU. Kalau kita dalam pengawasan pasti, kita melekat pengawasannya soal verifikasi faktual,” katanya.
Selain itu menurut Yenli, pemilu akan terwujud apabila pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. “Kami menyadari, Bawaslu tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam mengawasi Pemilu. Maka dari itu, kami mengajak insan pers mengawal proses demokrasi,” katanya.
Dirinya berharap, insan pers dapat memberikan informasi terkait tugas Bawaslu kepada masyarakat. Serta, melakukan pengawasan tahap Pemilu 2024 nanti. Selain itu, pers juga dapat melakukan pengawasan kepada Bawaslu.“Kami mohon juga, bagaimana nanti memberikan masukan dan solusi tentang pemberitaan. Sehingga prestasi kami dapat ditingkatkan. Harapan kami, kemitraan ke depan dapat bermanfaat,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar menilai fungsi wartawan sangat strategis dalam mensukseskan Pemilu. Maka dari itu, wartawan harus tetap independen.“Saya selalu mengingatkan agar wartawan tak ikut berpolitik, seperti menjadi tim sukses dan lainnya. Sehingga, informasi yang disampaikan tidak berkepihakan,” katanya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Prawira Maulana mengatakan pada Pemilu organisasi jurnalis memiliki pedoman sendiri. “Namun, untuk pedoman Pemilu 2024 nanti belum kita susun,” katanya.
Wira menyebutkan, media atau jurnalis harus memisahkan dengan jelas dan tegas, terkait berita, program, karya jurnalistik dari opini politik dan iklan politik. “Jadi media harus bisa memisahkan hal itu. Selain itu, junalis tidak boleh membuat berita opini tentang partai. Serta, media harus berhati-hati agar tak menjadi corong salah satu partai politik atau kandidat tertentu,” katanya. (saf)