HeadlineKODAM II SRIWIJAYANasionalNUSANTARAPalembangSUMSEL

Pasi Intel Kodim 0418 / Palembang Wakili Dandim 0418 Hadiri Rakor Bahas Pendirian Rumah Ibadah HKBP Sukarami AAL

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Dandim 0418 / Palembang, Letkol Inf Sumarlin Marzuki, SE diwakili Kapten Inf Iren, Pasi Intel Kodim 0418 / Palembang, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Membahas Pendirian Rumah Ibadah Gereja Hurian Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukarami Alang Alang Lebar Palembang.

Rakor berlangsung di Kantor Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) Kantor Kementrian Agama Kota Palembang, Jalan Yuda Muka 1 No.16, Kelurahan 16 Ulu , Kecamatan Seberang Ulu (SU) 2 Kota Palembang. Kamis (17/2) pukul 10.00 Wib.

Dalam pelaksanaan Rakor, selain Kapten Inf Iren, Pasi Intel Kodim 0418 / Palembang, juga dihadiri oleh Walikota Palembang diwakili Asisten 3, Agus Kelana. Kajari Sumsel diwakili, Kasi B Bidang Sosbud dan Kemasyarakatan, M. Iqbal. Kapolda Sumsel diwakilii, Kasat intelkam Polda Kompol Kustamto.

Kabinda Sumsel diwakilii, Iwan Mulyawan. Kapolrestabes Palembang diwakili Wakasat Intelkam. Kaban Kesbangpol Kota Palembang, Farid Wajidi. Kakan Kemenag Kota PLG, H. Najwal Ardhani. Ketua FKUB Kota PLG, H. Imron Rosyidi. Camat Alang-Alang Lebar PLG, Sariyansyah Ismail dan Kepala KUA AAL Palembang, Rasmin Iswildi. Abu Bakar dari DMI. Risani PCNU.

Pendirian Rumah Ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006, peraturan tersebut meliputi syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat khusus.

Dimana pada tahun 2022, ada hal-hal teknis yang menjadi pertimbangan Walikota Palembamg terkait Izin pendirian rumah ibadah hingga saat ini belum di kasih Izin oleh Walikota Palembang

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama, Surat Nomor : 330/KK.06.07.7/KS.02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. Rekomendasi tertulis FKUB Kota Palembang, Surat Nomor : 34/b/FKUB-PLG/01/2020 tanggal 31 Januari 2020. Rekomendasi P2RI belum diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang. IMB belum diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang.

Adanya surat Walikota Palembang tanggal 31 Desember 2021, Nomor : 451.2/002842/ii/2021, berisi sebagai berikut :

Pemerintah Kota Palembang harus tetap menjaga kerukunan umat beragama, memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mempertahankan predikat zero konflik di Kota Palembang. Rekomendasi pendirian Gereja HKBP Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak dapat dilanjutkan selama menimbulkan potensi konflik horizontal antara umat beragama di Kota Palembang.

Walikota Palembang, Harnojoyo yang disampaikan Asisten III, Agus Kelana mengatakan dalam permasalahan ini Pemerintah Kota Palembang harus berada di tengah agar tidak menimbulkan konflik baru.

“Keputusan Walikota Palembang bukan Menolak berdirinya Gereja HKBP tetapi Pembangunan tersebut akan dihentikan selama menimbulkan konflik di masyarakat. Dari Pemerintah akan kembali untuk membentuk Tim kecil guna memantau perkembangan situasi masalah Pembangunan gereja HKBP.,” ungkap Agus.

Masih dikatakan Agus. “Sebagai Agama minoritas harus mengikuti agama Mayoritas, jangan ada kesan memaksakan diri menjadi Besar tetapi akan menjadi konflik horizontal. Pemerintah kota Palembang tidak akan memihak kepada salah satu agama.” tegasnya.

Ida, Penyelengara Gereja HKBP, atas permasalahan pembangunan Gereja HKBP pihaknya dalam Rakor meminta jalan terbaik tanpa menimbulkan konflik.”Minta jalan terbaik dalam rapat dan tidak menimbulkan masalah. Saat ini pelaksanaan jemaat gereja HKBP mengontrak Bangunan (Ruko) dan Berdasarkan informasi sewa kontrakan akan habis dan akan diambil alih oleh pemiliknya.” harapnya.

Sementara itu pihak Polri, dalam hal ini Polrestabes Palembang, telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan masyarakat serta pihak Gereja.

Dan dari pihak Kodim 0418 / Palembang, dalam rakor siap mendukung dan memback up Pemerintah Kota Palembang dan pihak Kepolisian.

“Kami sifatnya hanya pendukung dan membeck up dari Pemerintah dan pihak Kepolisian, melalui Danramil 07/ Sukarame setempat dan Babinsa setempat untuk memantau perkembangan atau situasi di sekitar Gereja.” ujarnya.

Dari hasil rakor disimpulkan Panitia pendirian gereja HKBP akan di panggil dan dari pihak yang menolak untuk melaksanakan mediasi apabila tidak ada titik temu dipersilahkan menempuh jalur Hukum.

Pihak gereja HKBP tidak setuju dengan Keputusan Walikota Palembang yaitu menghentikan Pembangunan gereja HKBP tersebut sudah melalui proses panjang dengan beberapa kali mediasi karena ada penolakan dari masyarakat. (Ly).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *