EkonomiHeadlineNasionalNUSANTARAPalembangSUMSEL

OJK KR 7 Sumbagsel Paparkan Edukasi Literasi dan Kemitraan Strategis

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Sebagai upaya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan, sekaligus sebagai bentuk implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat,OJK KR 7 Sumbagsel bersinergi bersama instansi Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga, dan lembaga jasa keuangan dalam forum koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam memperluas akses dan layanan produk jasa keuangan kepada masyarakat di daerah, di antaranya Optimalisasi penyaluran KUR baik perorangan maupun dalam pola Klaster, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Penyediaan akses literasi inklusi keuangan secara digital melalui website Rumah Literasi dan Inklusi Keuangan, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), program jaringan layanan keuangan tanpa kantor (LAKUPANDAI), Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, Asuransi Nelayan, dan lain sebagainya. Demikian dikatakan Kepala OJK KR 7 Sumbagsel, Untuk Nugroho saat menggelar konrerensi pers dengan insan media, Jumat (9/12).
Pemaparan panjang lebar diberikan Untung yang dalam hal ini juga didampingi Staf, Andes yang memberikan penjelasan tentang kinerja OJK KR 7 Sumbagsel selama kurun waktu 2022. Di antara pemaparannya yaitu Indeks Literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Dari sisi Indeks Literasi Keuangan 2022 tercatat sebesar 52,73% lebih tinggi dari indeks lilterasi rata-rata nasional sebesar 49,68%, begitupula dengan Indeks Inklusi Keuangan tercatat sebesar 88,57% meningkat dari sebelumnya dan diatas indeks rata-rata inklusi nasional yang hanya sebesar 85,10%.
Selanjutnya, Indeks Literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kep. Babel cenderung memiliki tren meningkat, dimana pada tahun 2022 Provinsi Kep. Babel mencapai Indeks Literasi Keuangan 62,34%, jauh berada diatas rata-rata nasional yang hanya sebesar 49,68% dan namun Indeks Inklusi Keuangan Prov. Kep. Babel 79,48% berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 85,10%. Adapun Gap antara Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Provinsi Kep. Bangka Belitung sangat baik dan terus mengalami penurunan yang mencerminkan semakin sedikit pengguna layanan keuangan yang belum terliterasi.
IPM juga menjadi catatan penting OJK KR 7 pada kesempatan ini. Dipaparkan juga prihal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung meningkat selaras dengan peningkatan Literasi Inklusi Keuangan Nasional dalam 4 (empat) tahun terakhir. Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dari 38,03% di tahun 2019. Indeks inklusi Keuangan mencapai 85,10% meningkat dari 76,19% di tahun 2019. Gap antara indeks literasi dan indeks inklusi tahun 2022 juga menurun menjadi 35,42% dari 38,16% di tahun 2019.
Tren Kinerja Aset Perbankan dilaporkan dalam bentuk (Rp Triliun) dengan kriteria angka berdasarkan skala seperti Provinsi Sumsel secara nasional.Selanjutnya, Tren Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan (Rp Triliun), Tren Kinerja Penghimpunan DPK Perbankan (Rp Triliun) dan Tren Rasio NPL Net Perbankan. Adapun Kinerja Perbankan baik dari sisi Aset, Penyaluran Kredit dan Penghimpunan DPK di Provinsi Sumatera Selatan tumbuh positif baik sebelum masa pandemi Covid 19 (Des’19) s.d. sekarang (Okt’22) masing-masing menjadi sebesar Rp123,2 T, Rp95,8 T dan Rp111,1 T.
• Pertumbuhan Aset, Penyaluran Kredit dan Penghimpunan DPK di Provinsi Sumatera Selatan masing-masing sebesar 11,55%, 5,79% dan 11,63% masih sejalan dengan pertumbuan nasional masing-masing sebesar 9,9%, 12,1%, dan 9,4%.
• Penyaluran kredit di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh kredit produktif (modal kerja dan investasi) yaitu posisi Oktober 2022 sebesar Rp54,8 T atau 57,2% dari total kredit.
• Penghimpunan DPK di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh dana murah (giro dan tabungan) yaitu posisi Oktober 2022 sebesar Rp72,6 T atau 65,3% dari total DPK.
• Risiko Kredit Perbankan di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup terjaga, salah satunya tercermin dari tren rasio NPL Net Perbankan selama 3 tahun terakhir yang masih di bawah 5%.
Penyaluran Kredit UMKM Perbankan Sumsel dilaporkan Untung juga dengan beberapa poin penting di antaranya
• Tren Penyaluran Kredit kepada debitur UMKM Perbankan di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan sejak sebelum masa pandemi Covid 19 sampai
dengan sekarang (Okt’22) yaitu mencapai Rp34,8 T atau tumbuh sebesar 20,7% (yoy) dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 17,1%.
• Tren porsi penyaluran Kredit UMKM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Oktober 2022 juga semakin meningkat yang mencapai 36,27% (di atas target nasional sebesar 20% pada tahun 2022 dan 30% pada tahun 2024).
• Risiko kredit penyaluran kredit UMKM perbankan di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup terjaga, salah satunya tercermin dari tren rasio NPL Net UMKM Perbankan selama 3 tahun terakhir yang masih di bawah 5%.
Tren Penyaluran Kredit kepada debitur UMKM Perbankan di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan sejak sebelum masa pandemi Covid 19 sampai dengan sekarang (Okt’22) yaitu mencapai Rp34,8 T atau tumbuh sebesar 20,7% (yoy) dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 17,1%.
• Tren porsi penyaluran Kredit UMKM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Oktober 2022 juga semakin meningkat yang mencapai 36,27% (di atas target nasional sebesar 20% pada tahun 2022 dan 30% pada tahun 2024).
• Risiko kredit penyaluran kredit UMKM perbankan di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup terjaga, salah satunya tercermin dari tren rasio NPL Net UMKM Perbankan selama 3 tahun terakhir yang masih di bawah 5%.

PENYALURAN KUR PERBANKAN PROVINSI SUMSEL
Total Penyaluran KUR posisi Oktober 2022 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 9,2 Triliun dengan jumlah debitursebanyak 150.959 debitur dan Rasio NPL 0,00%.
• Jumlah Penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sektor ekonomi utama:
• Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp 4,68 Triliun (50,79% dari total penyaluran KUR).
• Sektor produksi (di luar sektor perdagangan) di Prov. Sumsel mencapai Rp 5,91 Triliun atau 64,10% dari total penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi utama (berada di atas target Pemerintah sebesar 60% KUR untuk sektor produksi).
• Penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota, terbesar berada
di Kota Palembang dengan total penyaluran KUR sebesar Rp1,23 Triliun (13,3% dari total KUR Sumsel) dengan total debitur 17.570 debitur.
• Penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan bank penyalur KUR, terbesar disalurkan oleh PT Bank BRI (Persero), Tbk sebesar Rp4,45 Triliun (48,27% dari total KUR Sumsel) kepada 95.027 debitur dengan pencapaian target sebesar 83,92%.

KINERJA IKNB PROVINSI SUMSEL
Premi Asuransi Jiwa Prov. Sumsel mengalami penurunan sebesar Rp0,3 Triliun atau ▼16,0% (YoY), seiring dengan penurunan nasional yang mencapai Rp18,1 Triliun atau menurun ▼13,6% (YoY).
• Klaim Asuransi Jiwa Prov. Sumsel mengalami peningkatan sebesar Rp0,1 Triliun atau ▲ 11,0% (YoY), sedangkan nasional mengalami penurunan sebesar Rp1,8 Triliun atau menurun ▼1,6% (YoY).
• Premi Asuransi Umum Prov. Sumsel mengalami peningkatan sebesar Rp0,2 Triliun atau ▲ 39,4% (YoY), seiring dengan peningkatan nasional yang mencapai Rp16,3 Triliun atau ▲ 35,1% (YoY).
• Klaim Asuransi Umum Prov. Sumsel mengalami peningkatan sebesar Rp0,1 Triliun atau ▲ 23,7% (YoY), seiring dengan peningkatan nasional yang mencapai Rp7,6 Triliun atau ▲ 38,5% (YoY).
• Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan di PP Prov. Sumsel mencapai Rp2,9 Triliun meningkat ▲23,7% (YoY) dengan kontrak sebanyak 2,6 juta unit, diatas pertumbuhan nasionalsebesar 11,4% (YoY).
• Pertumbuhan Oustanding Pinjaman Fintech P2P Lending Prov. Sumsel meningkat sebesar Rp0,2 Triliun atau ▲24,4% (YoY), sejalan dengan pertumbuhan nasional sebesar 76,8% (YoY).
• Pertumbuhan dana yang diberikan oleh Lender Prov. Sumsel meningkat sebesar Rp5,3 Triliun atau ▲51,7% (YoY), di atas pertumbuhan nasionalsebesar 37,8% (YoY).

KINERJA PASAR MODAL PROVINSI SUMSEL
Pertumbuhan SID Total di Prov. Sumatera Selatan yaitu meningkat sebanyak 96,1 ribu SID atau ▲66,5% (YoY).
Pertumbuhan tersebut masih berada di atas pertumbuhannasional sebesar ▲52,7% (YoY).
• Pertumbuhan Transaksi Saham di Prov. Sumatera Selatan yaitu meningkat sebesar Rp5,0 Triliun atau ▲ 64,5% (YoY), dan masih berada di atas pertumbuhan nasional sebesar ▲22,9% (YoY).
• Pertumbuhan Penjualan Reksadana Prov. Sumatera Selatan menurun sebesar Rp20,6 Miliar namun ▼18,1% (YoY), seiring dengan tren nasional yang juga menurun sebesar ▼19,3% (YoY).

Selain memaparkan sedetail-detailnya kondisi Sumsel, Untung juga memaparkan kinerja Perbankan Prov Bangka Belitung. Adapun Kinerja Perbankan baik dari sisi Aset, Penyaluran Kredit dan Penghimpunan DPK di Provinsi Kep. Bangka Belitung tumbuh positif baik sebelum masa pandemi Covid 19 (Des’19) s.d. sekarang (Okt’22) masing-masing menjadi sebesar Rp28,7 T, Rp14,5 T dan Rp27,7 T.
• Pertumbuhan Aset, Penyaluran Kredit dan Penghimpunan DPK di Provinsi Kep. Bangka Belitung masing-masing sebesar 10,41%, 9,56% dan 10,78% masih sejalan dengan pertumbuhan nasional masing-masing sebesar 9,9%, 12,1%, dan 9,4%.
• Penyaluran kredit di Provinsi Kep. Bangka Belitung didominasi oleh kredit konsumtif yaitu posisi Oktober 2022 sebesar Rp7,2 T atau 50,6% dari total kredit.
• Penghimpunan DPK di Provinsi Kep. Bangka Belitung didominasi oleh dana murah (giro dan tabungan) yaitu posisi Oktober 2022 sebesar Rp19,4 T dan memiliki porsi sebesar 70,1% dari total DPK.
• Risiko Kredit Perbankan di Provinsi Kep. Bangka Belitung masih cukup terjaga, salah satunya tercermin dari tren rasio NPL Net Perbankan selama 3 tahun terakhir yang masih di bawah 5%.
“Tren Penyaluran Kredit kepada debitur UMKM Perbankan di Provinsi Kep. Bangka Belitung terus mengalami peningkatan sejak sebelum masa pandemi Covid 19 sampai dengan sekarang (Okt’22) yaitu mencapai Rp6,2 T atau tumbuh sebesar 20,8% (yoy) dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 17,1%. Tren porsi penyaluran Kredit UMKM di Provinsi Kep. Bangka Belitung sampai dengan Oktober 2022 juga semakin meningkat yang mencapai 42,54% (di atas target nasional sebesar 20% pada tahun 2022 dan 30% pada tahun 2024). Sebaliknya, Risiko penyaluran kredit UMKM perbankan di Provinsi Kep. Bangka Belitung masih cukup terjaga, salah satunya tercermin dari tren rasio NPL Net UMKM Perbankan selama 3 tahun terakhir yang masih di bawah 5%,”demikian dikatakan Untung.(saf)

Keterangan foto: Kepala OJK KR 7 Sumbagsel, Untung Nugroho.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *