HeadlineHukum&KriminalSUMSEL

Lanjutan Sidang Gugatan YBDP: Hakim Minta Kuasa Hukum Keluarga Tergugat Perbaiki Daftar Bukti dan Penomoran Alat Bukti

IST – Tim Pengacara Yayasan Bina Darma Palembang.

PALEMBANG,MEDIASRIWIJAYA – Sidang Perdata Gugatan Yayasan Bina Darma Palembang (YBDP) dengan para tergugat atas perkara sengketa kepemilikan aset dan bangunan Universitas Bina Darma (UBD) Palembang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Jumat (29/7).

Yayasan Bina Darma Palembang (YBDB) sendiri sebagai penggugat sedangkan tergugat adalah tergugat 1 (Suheriyatmomo), Tergugat 2 (Rifa Ariani), Terguhat X, Tergugat XI, dan lainnnya yang merupakan mantan pengurus YBDB.

Agenda sidang kali ini adalah bukti surat tambahan terakhir dari para pihak. Persidangan ini dihadiri oleh AHN Lawyers selaku kuasa hukum Yayasan Bina Darma Palembang, kuasa hukum Keluarga Suheriyatmono (Tergugat I, II, X, XI & XII), kuasa hukum para ahli waris Alm. Bochari Rachman (Tergugat III, IV, V, VI), kuasa hukum ahli waris Alm. Zainuddin Ismail (Tergugat VII, VIII) serta perwakilan Kantor Bank BSI cabang Palembang.

Persidangan ini dihadiri oleh AHN Lawyers selaku kuasa hukum Yayasan Bina Darma Palembang, kuasa hukum Keluarga Suheriyatmono (Tergugat I, II, X, XI & XII), kuasa hukum para ahli waris Alm. Bochari Rachman (Tergugat III, IV, V, VI), kuasa hukum ahli waris Alm. Zainuddin Ismail (Tergugat VII, VIII) serta perwakilan Kantor Bank BSI cabang Palembang.

Lanjutnya, bahwa setelah memperhatikan secara seksama alat bukti tambahan yang diajukan oleh kuasa hukum keluarga Suheriyatmono, kami berpendapat jika bukti-bukti yang diajukan bukanlah bukti yang relevan dengan pokok gugatan dan sama sekali tidak mendukung dalil/argumen kuasa hukum yang menyatakan bahwa selama ini Yayasan Bina Darma Palembang (YBDP) melakukan sewa tanah dan bangunan milik Suheriyatmono, Rifa Ariani, Zainudin Ismail dan Bochari Rachman. “Bahwa pendapat kami tersebut juga diperkuat atau berbanding lurus dengan fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh Kuasa Ahli Waris Bochari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejumlah uang yang dinyatakan sebagai sewa oleh kuasa hukum keluarga Suheriyatmono selama ini, tidak lain hanyalah fasilitas bagi pendiri Yayasan Bina Darma Palembang, karena memang secara faktual tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dan tidak pernah ada bukti pembayaran sewa dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, tidak pernah ada penagihan sewa dari pihak lain kepada Yayasan, bahkan seluruh Pajak Bumi dan Bangunan dibayarkan oleh Yayasan Bina Darma Palembang (Penggugat) setiap tahunnya,” terangnya.

Selanjutnya persidangan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Yayasan Bina Darma Palembang cq. Universitas Bina Darma ini akan dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 dengan agenda penyerahan kesimpulan para pihak.“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Palembang untuk tetap menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Palembang dan tidak mengambil serta menyebarkan informasi secara parsial sehingga mungkin dapat merugikan pihak yang berperkara dalam Perkara ini,” katanya. (www.binadarma.ac.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *