Komunitas Maritim Gabungan TNI Polri, Pemerintah serta Stakeholder Siap Amankan Jalur Perairan Jelang Nataru
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Untuk menjaga Kamtibmas di sepanjang perairan sungai Musi, perlu adanya kerjasama dan sinergitas semua komunitas maritim di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Apalagi dalam waktu dekat akan ada pengamanan jalur perairan menjelang Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
Direktur Polairud Polda Sumsel, Kombes Pol Andreas Kusmaedi, menuturkan kegiatan pembentukan Komunitas Maritim di Sumsel, baik itu TNI Polri dan Pemerintah serta stakeholders terkait, terlibat dalam pengamanan di Jalur Perairan. “Hari ini kita melakukan pertemuan dengan komunitas maritim di Sumsel, untuk mensinergikan kegiatan masing- masing, yang mana selama ini sudah terjalin,” ungkap Dirpolairud Polda Sumsel, Kombes Pol Andreas Kusmaedi, didampingi Wadir Polairud, AKBP Zahru, Kamis (15/12).
Kombes Pol Andreas Kusmaedi mengatakan agenda utama dalam pertemuan tersebut, terutama pada pengamanan Natal dan Tahun Bari (Nataru), untuk personel Polairud Polda Sumsel menyiapkan 25 personel, 5 unit speedboad dan Kapal Motor yang akan beroperasi selama 24 jam, ini belum termasuk gabungan dari TNI, pemerintah dan stakeholders lain. “Agendanya Natal dan Tahun Baru di Perairan Polda Sumsel, kalau dari Polairud kita melibatkan 25 personel 5 unit speedboad dan kapal motor kita, pada saat operasi lilin mereka akan beroperasi selama 24 jam, yang dikomandoi Karo Ops,” jelasnya.
Untuk pelaksanaan pengamanan di bawah Komando Karo Ops di beberapa wilayah yang menjadi titik patroli seperti daerah Boom Baru Tanjung Api-Api dan lokasi wisata seperti Pulau Kemarau, termasuk kita melakukan koordinasi dengan Polda Sumsel seperti Bangka Belitung dan Jambi.
Sementara itu salah satu, stakeholders yang terlibat dalam Komunitas Maritim Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili Kepala UPTD ASDP Dan Penyelengara Angkatan Laut, Johan Wahyudi menyambut baik terselenggaranya komunitas maritim tersebut diharapkan dengan adanya pembentukan komunitas ini nantinya semua pelabuhan yang ada di Sumatera Selatan bisa berjalan sesuai dengan peraturan. “Ini penyatuhan atau singkronisasi antar instansi, karena di perairan itu banyak instansi, untuk ntuk wilayah perairan Sumsel sendiri ini masih banyak yang perlu dibenahi, diharapkan pelabuhan- pelabuhan sesuai harapan,” harapnya.
Salah satu pembenahan yakni seperti penertiban-penertiban harus sesuai arahan undang-undang yang mana dalam sentral pelabuhan itu harus ada pelabuhan umum. “Pemerintah harus membentuk pelabuhan umum jika pelabuhan umum belum ada bisa membentuk TERSUS atau TUKS. Namun jika pelabuhan umum sudah ada dan terbentuk TUKS itu tidak ada,” ujarnya.
Pembentukan-pembentukan tersebut harus sesuai dengan konsep tata ruang yang mana pelabuhan terkonsentrasi di satu titik. Tidak boleh semua titik sungai ada pelabuhan karena bisa mengganggu juga ekonomi sosial masyarakat. “Karena nggak semua fungsi sungai itu untuk pelabuhan karena sungai bisa untuk air bersih, untuk masyarakat nelayan dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena masyarakat sudah ada di situ dan jangan karena adanya terus masyarakat yang disalahin,” jelasnya. (Ly)
