Koalisi Gerakan Penyelamat Lingkungan Kota Palembang Datangi Kantor Walikota

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Puluhan massa dari 8 Elemen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Penyelamat Lingkungan Kota Palembang, mengelar aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Palembang, terkait pembangunan Kantor baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diduga tidak memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan persetujuan lingkungan hidup, Jumat (22/10). Massa aksi yang dikoordinator oleh Andreas OP dan Koordinator lapangan oleh Ehno dan Alan ini datang ke Kantor Walikota Palembang dengan membawa spanduk yang bertuliskan ‘Walikota Palembang Harus Berani,,, menertibkan pembangunan ilegal Kota Palembang. Tegakkan Perda Bangunan Kota Palembang dan Tegakkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Kota Palembang. Hentikan Proses Pembangunan Gedung OJK. Tangkap Pelaku Pelanggar Izin Lingkungan. APH… Audit Pembangunan Kantor OJK, Dan Tertibkan Bangunan Ilegal di Kota Palembang`.

Setidaknya ada 5 point penting yang menjadi tuntutan massa aksi, yaitu mendesak Walikota Palembang untuk menutup atau menghentikan menyegel pembangunan Gedung OJK di Jalan Jend Sudirman Palembang, Mendesak Ketua DPRD Palembang untuk segera memanggil pihak kontraktor atau OJK Reg 7 Dinas PUPR terkait indikasi mengeluarkan izin pra konstruksi yang menabrak aturan dan administrasi, Mendesak DLHK Palembang  untuk menurunkan Tim Gakkum LH dan memberikan Saksi Adminitrasi terhadap Kontraktor dan Pemrakarsa Amdal, Mendesak Polda Sumsel untuk mengusut dugaan pelanggaran pidana lingkungan hidup  dalam preses pembangunan gedung baru OJK terhadap kontraktor PT Adji Karya dan PT Hutama Karya Persero dan Meminta Komisi XI DPR RI untuk dapat mengevaluasi kembali proyek pembangunan Kantor baru OJK Reg 7 Sumsel yang diterindikasi banyak terjadi pelanggaran. “Hari ini kawan-kawan dari 8 elemen Koalisi Gerakan Penyelamat Lingkungan Kota Palembang, melakukan aksi berkaitan dengan adanya proses pembangunan gedung baru OJK yang terindikasi tidak memiliki izin lingkungan,” ungkap Andreas selaku Koordinator Aksi.

Dijelaskannya, pembangunan gedung baru OJK Region 7 Sumsel, di Jalan Jenderal Sudirman Kota Palembang, dimana rencananya akan dibangun 8 lantai dengan luas 12.164 M2 dan luas tanah 4.221 M2. Dalam proses pembangunan groundbreaking (03/08) kemarin. Wajib dilengkapi dokumen Amdal dan persetujuan lingkungan.

Berdasarkan data di lapangan, pihak massa telah melayangkan surat resmi ke DLHK Kota Palembang, sehubungan dengan aktivitas pembangunan gedung baru OJK, dimana massa mempertanyakan dan mendesak DLHK untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan untuk terciptanya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang baik di Kota Palembang.

Hal ini dikarenakan proses groundbreaking (05/08) status perizinan Amdal terindikasi kuat tidak ada, dan baru pada September 2021 proses Study Amdal dilakukan, “Kami datang ke sini diterima langsung  dan dijelaskan oleh Kabid DLHK Kota Palembang, bahwa betul proses bangunan harus dihentikan karena tidak memiliki izin,” ujarnya.

Ke depan rencananya massa aksi selain akan kembali mengelar aksi dengan massa yang lebih banyak lagi juga akan menyampaikan temukan mereka ke DLH RI di Jakarta. “Kami akan mengirim surat resmi ke Walikota Palembang, untuk segera melakukan penyegelan terkait tidak adanya izin amdal, jika tidak dipenuhi kami akan kembali mengelar aksi dan melaporkan ini ke Jakarta tepatnya DLH nasional,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Desi Elvianti Kabid Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Kota Palembang bahwa saat ini pembangunan gedung baru OJK Reg 7 di Jalan Jenderal Sudirman Palembang izin amdal masih dalam proses persetujuan lingkungan. “Saat ini pembangunan gedung baru Kantor OJK Reg 7 di Jalan Sudirman Palembang sedang dalam proses persetujuan lingkungan, Kita sudah menganti yang namanya kalimat ‘Izin Lingkungan’ dengan ‘Persetujuan Lingkungan,’” terangnya.

Dijelaskan beliau. merujuk pada UU Cipta Kerja, sudah menekankan kepada ‘Persetujuan Lingkungan’ bahkan pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada pihak OJK terkait Pembangunan Gedung baru OJK Reg 7 Sumsel. “Kami sudah menyampaikan surat teguran  dua kali, apabila nantinya kondisi di lapangan seperti rekan- rekan sampaikan memang belum menyelesaikan persetujuan lingkungan dalam tahap dari proses Amdal, sebelum dokumen Amdal diselesaikan dan diterbitkan persetujuan oleh pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan aturan harus segera distop pembangunannya,” ujar Desi. (Ly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *