Kinerja APBD Sumsel Hingga Akhir Juli 2026 Tetap Menunjukkan Peran Fiskal, dalam Mendukung Perekonomian Daerah
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Kinerja APBN Sumatera Selatan s.d. 31 Juli 2026: Pertumbuhan Pendapatan Negara Dukung Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 31 Juli 2026 tetap menunjukkan peran fiskal dalam mendukung perekonomian daerah. Pendapatan negara mencatat pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara aktivitas ekonomi regional dan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, belanja negara mengalami kontraksi yang terutama dipengaruhi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), meskipun belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan. Hingga 31 Juli 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp9,32 triliun atau 53,09% dari target APBN, tumbuh 15,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).
Capaian tersebut terutama didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp7,15 triliun atau 48,62% dari target, dengan pertumbuhan 15,36% (yoy). Pertumbuhan penerimaan pajak antara lain dipengaruhi peningkatan setoran masa PPN sektor administrasi pemerintahan serta peningkatan setoran PPh Badan dengan kontribusi terbesar dari industri sektor sawit, bank umum konvensional, dan industri karet remah. Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp252,42 miliar atau 67,93% dari target, dan mengalami kontraksi 12,30% (yoy). Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi penurunan penerimaan Bea Keluar akibat penurunan volume eksportasi CPO dan produk turunannya.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,91 triliun atau 77,46% dari target, tumbuh 23,30% (yoy). Dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp22,20 triliun atau 55,82% dari pagu, mengalami kontraksi 6,63% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat sendiri terealisasi sebesar Rp8,45 triliun atau 52,33% dari pagu, tumbuh 31,34% (yoy). Peningkatan tersebut antara lain didorong kenaikan belanja pegawai seiring penyesuaian gaji pokok dan penambahan aparatur baru, akselerasi belanja barang, serta peningkatan belanja modal yang dipengaruhi low base effect tahun sebelumnya. Sedangkan kontraksi belanja negara di wilayah Sumsel terjadi seiring dengan penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang mencapai Rp13,75 triliun atau 58,20% dari pagu, mengalami kontraksi 20,71% (yoy).
Meskipun secara nominal mengalami penurunan, penyaluran TKD tetap menopang belanja pokok daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, dan DAK Nonfisik yang mengalami peningkatan. Penurunan alokasi terutama terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH), Insentif Fiskal, dan Dana Desa yang sebagian dialihkan untuk mendukung program strategis nasional KDMP. Pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja hingga 31 Juli 2026 juga menunjukkan perlambatan baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah secara konsolidasi terealisasi sebesar Rp16,81 triliun atau 45% dari target, sedangkan belanja daerah mencapai Rp15,84 triliun atau 40,34% dari pagu. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,53 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp12,23 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp45,99 miliar.
Dari sisi belanja, belanja operasi terealisasi sebesar Rp13,09 triliun, belanja modal Rp998,75 miliar, belanja tidak terduga Rp3,48 miliar, dan belanja transfer Rp1,75 triliun. Dari sisi aktivitas ekonomi, perekonomian Sumatera Selatan tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat 5,20% (yoy). Aktivitas konsumsi tetap kuat, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Palembang pada Juli 2026 yang berada pada level optimis sebesar 129,2. Aktivitas produksi dan investasi juga menunjukkan perkembangan positif, antara lain tercermin dari pertumbuhan PPN tanpa restitusi hingga Juli 2026 sebesar 24,48% (yoy) serta peningkatan impor bahan baku dan barang modal dibandingkan tahun sebelumnya. Stabilitas harga juga tetap terjaga. Inflasi Sumatera Selatan pada Juli 2026 tercatat 2,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara bulanan, Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,24% (mtm). Inflasi tahunan terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau, perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di Sumatera Selatan masih berada dalam rentang yang terkendali. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan s.d. Maret 2026 turun menjadi 9,50%, atau setara dengan sekitar 869,97 ribu penduduk miskin, turun 0,35 poin dibandingkan September 2025. Gini Ratio tercatat 0,285, turun dari 0,298 pada September 2025, yang menunjukkan perbaikan distribusi pengeluaran secara agregat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan juga terus meningkat dan pada 2025 tercatat sebesar 74,76.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 tercatat 148,18, meningkat 22,97% (yoy) meskipun mengalami penurunan 0,81% (mtm). Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga Juli 2026 masih mencatatkan surplus sebesar USD2,63 miliar, meskipun mengalami kontraksi 25,38% (yoy). Devisa ekspor tercatat sebesar USD3,37 miliar, terkontraksi 18,49% (yoy), dengan komoditas utama berupa batu bara, bahan baku karet, dan pulp. Sementara itu, devisa impor tercatat sebesar USD743,12 juta, tumbuh 21,09% (yoy), dengan komoditas utama berupa mesin, pupuk, dan pompa. Ke depan, Kementerian Keuangan melalui sinergi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, menjaga kualitas pelaksanaan APBN, mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.(*)
