Kepala BI Sumsel Ingatkan Inflasi, Kenaikan Harga dan Kondisi Ekonomi Sumsel pada High Level Meeting & Capacity Building TPID dan TP2DD se-Sumsel

teks foto: Kepala Perwakilan BI Sumsel saat paparan.

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Bank Indonesia Perwakilan Sumsel mengingatkan masyarakat Sumsel terhadap 7 komoditi yang perlu diwaspadai karena situasi  Ramadhan dan jelang Lebaran Idul Fitri yang akan mengalami kenaikan harga. “Dari 8 komoditas pangan yang kami amati, kami mencermati terdapat 7 komoditas yang perlu diwaspadai terus mengalami kenaikan harga, antara lain Beras, yang berisiko terus berlanjut naik karena adanya kenaikan permintaan dari provinsi lain, meskipun mengalami kenaikan produksi pada Maret 2024. Selanjutnya, minyak goreng, utamanya minyak curah dan Minyakita, dikarenakan menurunnya realisasi distribusi DMO. Daging ayam dan telur ayam, dikarenakan masih tingginya harga pakan dan adanya beberapa daerah yang perlu dilakukan percepatan penyaluran SPHP. Selanjutnya, aneka cabai dan bawang merah,  dikarenakan penurunan pasokan, seiring dengan cuaca ekstrim dan tingginya permintaan. Kenaikan harga diperkirakan berlanjut seiring dengan mundurnya awal musim kemarau sesuai prediksi BMKG,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky P Gozali saat sambutan pada kegiatan Pembukaan High Level Meeting & Capacity Building TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan,  Rabu, 20 Maret 2024 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.

Lebih jauh Ricky dalam paparannya juga menjelaskan berbagai hal di antaranya informasi bahwa capaian inflasi Sumsel pada Februari 2024 yang tercatat terendah kedua se-Sumatera, sebesar 0,01% (mtm). “Namun demikian, kita perlu mewaspadai lonjakkan inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri. Secara rata-rata, inflasi pada bulan Puasa dan Idul Fitri pada saat sebelum pandemi sebesar 0,54% (mtm). Apabila dilihat berdasarkan trennya, kelompok inflasi administered price dan volatile food menjadi kelompok yang sering menyumbang inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri, di antaranya angkutan udara, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” tambah Ricky.

Teks foto:Pj Gubernur Sumsel saat sambutan.

Pada kesempatan ini Ricky juga menjelaskan detail upaya pengendalian inflasi yang dilakukan  Bank Indonesia bersama dengan TPID se-Sumsel terus dengan konsisten melakukan upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K. “Yaitu, Ketersediaan Pasokan, antara lain GSMP Goes to School dan GSMP Goes to Office, sidak pasar rutin, dan gerakan menanam komoditas pangan pada awal tahun. Keterjangkauan Harga, antara lain monitoring harga rutin dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPISS) yang dibarengi dengan pasar murah rutin setiap Senin, Selasa, dan Kamis selama bulan Januari sd. Maret 2024. Kelancaran Distribusi, antara lain melalui partisipasi BUMN, BUMD, swasta (termasuk BMPD), dan stakeholder lainnya dalam subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lainnya. Serta Komunikasi yang Efektif, antara lain melalui pelaksanaan HLM di beberapa kabupaten dan kota, rapat koordinasi rutin, dan imbauan  bijak belanja,” tambahnya.

Untuk menghadapi risiko komoditas yang secara historis ataupun saat ini berisiko mengalami kenaikan harga, disebutkan Ricky pihaknya mengusulkan rekomendasi upaya pengendalian inflasi di jangka pendek. “Ketersediaan Pasokan, Melakukan pantauan dan sidak pasar sampai dengan mendekati Idul Fitri serta melaksanakan quick action apabila diperlukan. Menghimbau petani dan penggilingan untuk memprioritaskan penjualan beras ke Sumatera Selatan. Keterjangkauan harga

mengadakan pasar murah yang berfokus pada 7 komoditas pangan yang berisiko mengalami kenaikan. Mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered prices. Berkoordinasi dengan Satgas Pangan Daerah melakukan pengawasan terhadap penjualan Minyakita dengan harga di atas HET.

Memastikan penyesuaian harga angkutan udara, darat, laut agar tidak melebihi batas atas tarif yang telah diatur.  Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mendorong percepatan penyaluran SPHP Jagung. Komunikasi Efektif; Melakukan komunikasi bijak belanja, melibatkan tokoh agama.High Level Meeting dan rapat rutin TPID.

Teks foto: Pj Gubernur didampingi Kepala Perwakilan BI Sumsel dan sejumlah pejabat saat memberikan keterangan pers.

Adapun upaya pengendalian inflasi jangka panjang yang kami usulkan adalah sebagai berikut Mendorong implementasi IP200 dan IP300 untuk optimalisasi produksi beras. Mendorong pengembangan budidaya dan KAD komoditas bawang merah dan cabai, karena saat ini masih defisit.  Optimalisasi gerakan tanam di rumah tangga, sekolah, dan korporat, terutama untuk aneka cabai,” ujarnya.

Terkait digitalisasi, Ricky juga memaparkan bahwa kondisi Perekonomian Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,08% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Wilayah Sumatra masing-masing sebesar 5,05% (yoy) dan 4,69% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut berjalan seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat inflasi yang terkendali, serta didukung oleh transformasi digital,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks transformasi keuangan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi langkah penting untuk mengubah transaksi dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi yang efisien. Berdasarkan data Indeks ETPD secara nasional, pemda yang berada di Tahap Digital memiliki resiliensi yang lebih baik dalam mengatasi penurunan PAD masa masa pandemi COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, Pemda di Tahap Digital juga memiliki realisasi APBD yang lebih baik dibanding pemda di tahap lainnya (Maju, Berkembang dan Inisiasi). Sehingga, upaya mendorong digitalisasi daerah di wilayah Sumatera Selatan menjadi sangat penting mengingat struktur PAD Sumatera Selatan disumbang oleh Pajak sebesar 74,7% dan Retribusi sebesar 1,4%.,” tambahnya.

Pada kesempatan ini Ricky juga memaparkan  berdasarkan Survei Indeks ETPD pada Semester II tahun 2023, seluruh Pemda atau sebanyak 18 Pemda di Sumatera Selatan telah masuk ke dalam kategori Pemda Digital. Upaya mendorong digitalisasi daerah tidak berhenti ketika pemerintah daerah telah mencapai tahap Digital. Karena Tahap Digital merupakan indikasi dari kesiapan infrastruktur digital di daerah. Salah satunya tercermin dari implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Saat ini, baru 2 (dua) Pemda yang telah mengimplementasikan KKPD, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. Dan, 11 Pemda yang telah memiliki Perkada KKPD. Kami mendorong Pemerintah Daerah di kabupaten/ kota lainnya untuk segera menyusun Perkada KKPD dan segera mengimplementasikan KKPD. “Ke depan, upaya yang perlu terus didorong adalah pemanfaatan layanan digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah bersama bank RKUD, dalam hal ini BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Untuk itu, perlu sinergi bersama dalam mendorong tingkat literasi masyarakat dalam menggunakan layanan digital,” kata Ricky.

Selanjutnya, untuk mendorong digitalisasi daerah, Satgas P2DD menyusun program Championship TP2DD, yaitu sebuah ajang untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi digitalisasi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen Pemerintah Daerah lainnya dan mempercepat implementasi digitalisasi. Di sesi pertama, sebelum pelaksanaan HLM TPD dan TP2DD ini telah dilakukan coaching clinic dalam rangka penyusunan laporan championship TP2DD se-Sumatera Selatan. Kami berharap, laporan ini dapat diisi sebaik-baiknya setelah nanti kembali ke daerah masing-masing. Sehingga, TP2DD di Wilayah Sumatera Selatan dapat menjadi TP2DD Terbaik pada ajang Championship TP2DD Tahun 2024.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam mendorong digitalisasi daerah adalah Pertama, memaksimalkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengisian Championship TP2DD tahun 2024; Kedua, terus bersinergi dalam mendorong digitalisasi daerah dan program inovasi daerah, serta implementasi KKPD; dan Ketiga, tentunya tetap berkoordinasi dengan perbankan untuk mendorong tersedianya layanan digital dan literasi masyarakat. “Akhir kata, mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif terutama bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di daerah,” katanya.

Paparan Ricky juga menjelaskan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) dan Operasi Pasar Murah Serentak. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersama dinas terkait bekerjasama dengan BUMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan sebanyak 21 kali selama Bulan Januari s.d Maret 2024 setiap hari Senin, Selasa dan Kamis.  Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang serta pengecekan stok barang dan harga. Pasar Kepo Kebutuhan Pokok yang menyediakan komoditas bahan pangan dengan harga terjangkau dan pasti lebih murah dari harga pasar. Refocusing Anggaran untuk pengendalian inflasi. Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), agar dapat dimanfaatkan secara luas kepada Masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitas beras yang sangat baik.  Selanjutnya perlu dukungan dan peran aktif TPID Kabupaten/Kota agar Indeks Perkembangan harga (IPH) dan Inflasi akan terkendali diantaranya melalui kegiatan: Menjamin kelancaran kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah pangan pokok, terutama pada wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan,serta pada wilayah dengan tingkat inflasi relatif tinggi. Mengoptimalkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari pusat maupun daerah untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah pangan pokok sebagai salah satu upaya pengendalian harga pangan di wilayah masing-masing Melakukan distribusi pangan pokok dari daerah surplus atau harga yang rendah ke daerah defisit atau harga yang lebih tinggi untuk mengurangi disparitas harga antar waktu dan antar wilayah. Melakukan sidak pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan sampai dengan mendekati Idul Fitri.

Tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered price, seperti tarif air minum, pajak dan lainnya. Melakukan Operasi Pasar Murah (OPM) Serentak secara kontinuitas, Operasi Pasar Murah tersebut utamanya berfokus pada 7 komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga.  Mendorong budidaya padi Sumsel agar dapat lebih optimal dalam produksi melalui penggunaan teknologi dan best practices.  Mendorong pengembangan budidaya dan KAD komoditas penyumbang inflasi, antara lain cabai dan bawang merah. Optimalisasi neraca pangan sebagai input dalam pengambilan Keputusan dan perumusan upaya pengendalian inflasi. Optimalkan BTT untuk pengendalian inflasi. Maksimalkan hasil produksi pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dahulu baru keluar. Optimalkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ke seluruh Masyarakat termasuk ke Kawasan perkantoran dan sekolah GSMP Goes to Office dan GSMP Goes to School.

 Ricky mengatakan kegiatan hari ini juga dirangkaikan dengan acara Sosialisasi Kriteria Championship TP2DD Wilayah Sumatera Tahun 2024 dan Literasi Keuangan Digital. Pada era modernisasi yang terus berkembang, kesadaran akan pentingnya penerapan sistem digitalisasi bagi Pemerintah Daerah kian meningkat. Sistem digitalisasi juga berperan dalam memperluas dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Dr Drs HA Fatoni dalam sambutannya mengatakan tingkat Inflasi adalah salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perekonomian daerah akan tumbuh dan berjalan baik bila tingkat inflasi daerah terjaga rendah dan stabil. Saat ini, tingkat inflasi Sumatera Selatan mengalami inflasi bulan Februari 2024 sebesar 0,01% (mtm) dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu bulan Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,08%, dan dengan inflasi tahunan menurun 3,15% secara year on year (yoy) dari inflasi bulan sebelumnya 3,35% (yoy). Tingkat inflasi tahunan ini masih di atas target capaian nasional tahun 2024 yaitu 2,5±1% dan di atas tingkat inflasi nasional di bulan Februari yang tercatat sebesar 2,75%.  Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III-2023 tercatat tumbuh sebesar 5,08% (yoy), lebih baik dibandingkan dari pertumbuhan ekonomi nasional (4,94%; yoy). “Upaya Sumatera Selatan dalam pengendalian inflasi melalui TPID Provinsi dan didukung oleh TPID di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Ada baiknya Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat diiringi oleh Tingkat Inflasi yang rendah dan stabil.  Peran serta kerjasama dan sinergi berbagai pihak terutama para bupati/walikota dan stakeholders baik vertical maupun horizontal, diharapkan dapat tetap terjaga dan lebih ditingkatkan,” ujar Fatoni.

Menurut Fatoni, momen HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H merupakan momen yang krusial, dimana secara historis pada momen ini harga-harga komoditas cenderung mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat.  Kondisi Inflasi saat ini dipengaruhi oleh beberapa komoditi yang mengalami kenaikan dan perlu mendapat perhatian seperti komoditi pangan antara lain: cabai merah, daging ayam ras, cabe rawit dan telor ayam.  “Hal-hal yang menjadi Catatan penting pada Bulan Februari 2024 adalah meningkatnya harga cabai merah dan cabai rawit dipicu oleh kegagalan panen di tingkat petani, seiring dengan tingginya intensitas hujan. Kenaikan harga pakan ayam menyebabkan peningkatan biaya produksi di tingkat peternak yang memicu kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Permintaan yang tinggi akan komoditas makanan utamanya daging ayam ras dan telur ayam ras selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H meningkatkan harga dari kedua komoditas tersebut,” katanya.

Sebagai upaya pengendalian inflasi telah dilaksanakan berbagai langkah-langkah konkrit oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana arahan Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagai berikut Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia Bersama Tim Satgas Pangan Polda dan Instansi terkait. Pelaksanaan HLM dan Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah. Serta Optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dengan GSMP Goes to School dan GSMP Goes to Office,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks transformasi keuangan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi langkah penting untuk mengubah transaksi dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi yang efisien. Berdasarkan Survei Indeks ETPD pada Semester II tahun 2023, secara nasional jumlah Pemerintah Daerah di yang telah masuk dalam kategori Digital telah mencapai 499 Pemda atau sebesar 82,8% dari total 542 Pemda. Di Wilayah Sumatera Selatan sendiri, seluruh Pemda atau sebanyak 18 Pemda telah masuk ke dalam kategori Pemda Digital. Tentunya, peningkatan jumlah Pemda yang telah berada di tahap Digital ini menjadi bukti nyata semangat dan komitmen para Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya, Championship TP2DD hadir untuk terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah-daerah di Indonesia. Championship ini tidak hanya sebuah ajang untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi digitalisasi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen Pemerintah Daerah lainnya dan mempercepat implementasi digitalisasi. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan pengisian Championship TP2DD tahun 2024 dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat menunjukkan dampak positif upaya yang telah dilakukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah. Kiranya sinergi antara TPID Provinsi, Kab/kota dan stakeholder lainnya dapat terus ditingkatkan guna mewaspadai kenaikan inflasi terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Terima kasih kepada Bank Indonesia serta seluruh stakeholder terkait atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi dan mendorong ekonomi digital untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Hadir selaku Ketua TPID dan TP2DD Sumsel Bapak A. Fathoni, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Rivai Seknun, S.STP, MAP, Pimpinan Daerah selaku Ketua TPID dan TP2DD Kabupaten/Kota, Anggota TPID dan TP2DD Sumatera Selatan, serta para tamu undangan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Sumsel. (saf)