HeadlinePalembangSUMSEL

Karo Perekonomian Setda Prov Sumsel Hadiri Roadshow Literasi dan Inklusi Keuangan TPAKD

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Kepala Biro (Karo) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) provinsi Sumatera Selatan menghadiri roadshow literasi dan inklusi keuangan Team Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) provinsi Sumsel kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), peternak/petani, dan TP PKK Kota Palembang.

Hadir Karo Perekonomian Setda Provinsi Sumsel H. Henky Putrawan, SPt.,M.SI.,M.M, Pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Investasi dr Hj Letizia, M.Kes, Direktur PT Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)/Bank Palembang Slamet, S.E.,C.R.R.D, perwakilan dari para perbankan, dan undangan lainnya, Rabu (20/9/2023).

Karo Perekonomian Setda Provinsi Sumsel H. Henky Putrawan, SPt.,M.SI.,M.M mengatakan inklusi keuangan telah menjadi salah satu topik pembahasan utama di dunia dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan juga merata dapat diraih. “Hal ini juga selaras dengan dua tujuan utama dari sustainable development goals (SDGs) yaitu pengentasan kemiskinan dan kelaparan,” ujarnya.


Kemudian sambung dia, usulan sasaran prioritas literasi keuangan pada tahun 2023 yaitu masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), umkm, penyandang disabilitas dan TPAKD provinsi Sumsel pelajar atau santri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat mendukung percepatan inklusi keuangan disetiap lapisan masyarakat didaerah dengan berkolaborasi bersama regulator, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta didukung oleh ekosistem LJK yang tergabung dalam TPAKD. “Pemerintah secara berkala melakukan pengukuran indeks keuangan inklusif yang sesuai strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) ditetapkan targetnya sebesar 90 persen pada tahun 2024,” ungkapnya.

Dia menuturkan, Provinsi Sumsel menempati peringkat ke 13 dari sisi indeks literasi dan peringkat ke 8 dari sisi indeks inklusi jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengarah Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan, TPAKD Kabupaten Ogan Ilir serta stakeholder lainnya yang tergabung dalam forum TPAKD yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan literasi inklusi hari ini. “Kami menyakini bahwa pertemuan ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan, memperluas akses keuangan, dan mengembangkan ekonomi umkm di Sumsel khususnya di Palembang. Kami menyakini bahwa pertemuan ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan, memperluas akses keuangan, dan mengembangkan ekonomi umkm di Sumsel khususnya di Palembang,” katanya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Investasi dr Hj Letizia, M.Kes menuturkan, TPAKD kota Palembang ini terbentuk bedasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomer 37/KPTS/V/2021 tanggal 18 Februari 2021. TPAKD ini merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”Peranan pemerintah daerah ini sangat besar dalam pemberdayaan masyarakat, dan banyak sekali usaha masyarakat didaerah yang berpotensial untuk dikembangkan, namun terkendala oleh permasalahan teknis usaha, kualitas industri dan permodalan,” ucapnya.

Dia menuturkan, pemerintah daerah berharap melalui program yang diusung dalam program kerja TPAKD, Pemkot Palembang dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM dengan adanya relaksasi kredit usaha rakyat (kur) ini, tentunya mampu membuat pelaku UMKM tumbuh dan berkembang. Untuk diketahui selama pandemi covid-19 pada 2020-2022 dimana kita sangat merasakan dampak dari pengaruh dari covid-19 tersebut. Tapi walaupun begitu dari pemerintah daerah tetap memperhatikan dengan memberikan pelatihan pada pelaku UMKM ini.”Salah satu perwujudan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang luas kepada masyarakat dan mendukung ekonomi daerah serta menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dan bisa disebar luaskan yaitu dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan terutama di Pemkot Palembang,” tandasnya.(Yanti)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *