Idap Kanker,  Wakil Bupati Non-Aktif OKU Meninggal dan Proses Hukumnya pun Gugur

Keterangan foto: Gubernur Sumsel H Herman Deru mendatangi RS Siti Khadijah Palembang melihat langsung jenazah Alm. Johan Anuar, Senin (10/1)

PALEMBANG. MEDIASRIWIJAYA – Innalilahi wainna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari Wakil Bupati Non Aktif OKU, sekaligus terdakwa kasus korupsi pada penyediaan lahan makam di Kabupaten OKU, Drs Johan Anwar Bin H Nang Agus (56) meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. Senin (10/1) pukul 07.30 Wib.

Almarhum Johan Anuar, selain tengah berjuang dalam menghadapi proses hukum terhadap kasus yang menjeratnya, almarhum juga berjuang melawan penyakit kanker yang dialaminya selama ini.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mendapat kabar duka langsung melihat jenazah almahum Johan Anuar di RS Siti Khadijah, rencana jenazah akan diberangkatkan langsung mengunakan mobil jenazah menuju pemakaman di Baturaja OKU.

Herman Deru, Gubernur Sumsel menuturkan jika almarhum Johan Anuar merupakan sosok yang humble (rendah hati -red), selama hidup beliau.

“Beliau ini sosok yang humble, mudah bergaul dengan siapa saja, banyak sahabat tapi beliau ini tidak bisa saya lupakan, dia orang baik, ajalnya sudah tiba dan itu tidak ada yang bisa menapiknya. Mudah -mudahan beliau diterima di sisi Allah SWT kepada keluarga yang ditinggalkan semoga tabah,” ujar HD.

Sementara itu, Titis Rachmawati, Sah, MH Kuasa Hukum almarhum Johan Anuar, mengatakan jika kliennya memang tengah berjuang melawan penyakit kanker otak, membuat dirinya beberapa kali harus keluar masuk rumah sakit. “Almarhum ini sudah beberapa kali harus menjalani perawatan serius di rumah sakit. Beliau juga pernah menjalani operasi pengangkatan tempurung kepala di RS Jakarta, ini terakhir beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Palembang,” terungkap Titis.

Untuk kasus yang menjerat Almarhum Johan Anuar, proses hukumnya, dijelaskan Titis, kasus tersebut dapat dinyatakan gugur demi hukum. Mengingat kasus yang menjerat kliennya belum incrach (berkekuatan hukum tetap) dimana almarhum meninggal dunia dalam tahap proses penuntutan. “Jadi tuntutan KPK tidak ada hak lagi atau sudah gugur, sesuai Pasal 77 KUHAP, gugur penuntutan karena Pak Johan meninggal dalam tahap penuntutan bukan putusan incrach”

Masih dikatakan Titis. “Jadi terhadap tuntutan dari KPK itu sudah tidak ada lagi, di situ tidak ada lagi uang pengganti atau uang apa pun dibebankan kepada keluarga sudah tidak ada lagi, karena gugur semua penuntutannya, dan itu sudah sesuai ketentuan hukum,” ujar Titis. (Ly).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *