DPW PSR Sumsel Unjuk Rasa di Depan Kantor BPK Sumsel Desak Tim Turun Usut Sejumlah Kasus
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Puluhan pemuda dari Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Suara Rakyat (DPW PSR) Sumsel, mengelar aksi unjuk rasa di Kantor BPK RI Sumsel, di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Rabu (4/10).
Massa aksi yang dikoordinator aksi oleh Hanagi alias Aan Pirang, mendesak agar BPK RI Perwakilan Sumsel, untuk segera mengaudit dan menurunkan tim atas indikasi beberapa kegiatan yang dilaporkan DPW PSR yang menyebabkan adanya kerugian negara sekaligus mendukung program kerja BPK RI Sumsel. “Kita datang ke sini dalam rangka mendukung program kerja nasional BPK RI Sumsel dalam memberantas korupsi di 17 Kabupaten Kota di Sumsel, dan ini sudah menjadi tanggung jawab kami selaku sosial kontrol yang mana ada penyimpangan anggaran keuangan negara harus kita laporkan,” ungkap Aan, selaku koordinator aksi.
Dalam bukti awal temuan di lapangan yang disampaikan DPW PSR, kepada pihak BPK RI Perwakilan Sumsel. Adanya indikasi kerugian negara pertama pada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (POPNAS) XVI 2023 di Kota Palembang, yang diikuti 34 Provinsi dari 22 cabang olahraga dengan anggaran mencapai Rp 43 miliar. Diduga terjadi penyimpangan pada pengelolaan anggaran.”Menurut dugaan kami lihat POPNAS ke XVI tahun 2023 ini banyak penyimpangan pada Anggaran POPNAS tersebut, dilihat dari jumlah para atlit kami yakin itu banyak tidak sesuai, bahkan ada penyimpangan dari data atlit tersebut,” ujarnya.
Indikasi kedua, disampaikan Aan, rehabilitasi dan renovasi pada 9 bangunan sekolah yang notabenenya di Kota Palembang, terdiri dari 1 SMA, 2 SMP Negeri dan 6 Sekolah Dasar Negeri. Antara lain, SMA Negeri 12 Palembang. SMP Negeri 12 Palembang.SMP Negeri 28 Palembang. SD Negeri 62 Palembang. SD Negeri 174 Palembang. SD Negeri 186 Palembang. SD Negeri 221 Palembang. Dan SD Negeri 237 Palembang yang mana nilai Kontrak Rp 27,5 miliar Tahun Anggaran APBN 2023. “Kedua kita melaporkan rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah di Palembang, ada 1 SMA negeri, 2 SMP negeri dan 6 SD negeri, menurut kita ada penyimpangan dengan dana APBN Kementerian Pusat menyiapkan anggaran Rp 27,5 miliar, tapi pihak sekolah hanya renovasi dari pengecetan dan pemasangan rangka baja,” ujar Aan.
Atas laporan adanya indikasi temuan tersebut pihak DPW PSR, mengharapkan pihak BPK RI Sumsel dapat segera menindaklanjuti dan turun langsung melakukan audit. Jika ada temuan kerugian negara BPK RI dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk segera diproses. “Kami minta Kepala BPK RI segera menurunkan tim dan melakukan audit kepada pengelola anggaran kegiatan, dan memanggil pihak -pihak yang terkait, jika terbukti memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Massa aksi unjuk rasa diterima langsung oleh perwakilan BPK RI Perwakilan Sumsel, Sulistiono, Kasubbag BPK RI di hadapan massa menyampaikan segala aspirasi dan temuan massa, akan segera ditindaklanjuti pihaknya dan data dari massa DPW PSR sebagai data sampling.”Di saat melaksanakan pemeriksaan dijadikan sampling pemeriksaan, karena ada beberapa informasi yang disampaikan terkait pembangunan infrastruktur, terkait pengelolaan anggaran dana desa dan terkait POPNAS, itu terkait satker pusat dan daerah untuk POPNA. Intinya kami terima dengan baik sebagai informasi awal dan akan kita sampaikan ke pimpinan,” jelas Sulistiono. (Ly).
