APBN Sumsel Menguat di Awal Tahun 2026: Pendapatan dan Belanja Tumbuh, Stabilitas Ekonomi Tetap Terjaga

Teks foto: IST – Ilustrasi.

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 28 Februari 2026 menunjukkan penguatan yang berkelanjutan. Pendapatan negara dan belanja negara tumbuh positif, didukung sinergi pelaksanaan tugas pengelolaan fiskal oleh unit vertikal Kementerian Keuangan bersama Pemerintah Daerah. Di sisi lain, stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan eksternal dan dinamika harga komoditas.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi mencapai Rp2,16 triliun atau 10,20% dari target. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama sebesar Rp1,62 triliun (9,57% target) dengan
pertumbuhan sekitar 7,9% (yoy), didorong peningkatan setoran PPN dan PPh Pasal 21 seiring aktivitas ekonomi sektor unggulan seperti sawit dan karet serta implementasi coretax.
Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp38,81 miliar (2,23% target), masih mengalami tekanan terutama pada bea keluar akibat penurunan kinerja ekspor komoditas. Namun demikian, peran pengawasan tetap kuat dengan 54 penindakan yang berhasil mengamankan potensi kerugian negara sekitar Rp3,8 miliar.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp497,35 miliar (20,12% target), ditopang oleh peningkatan layanan BLU seperti rumah sakit dan pendidikan.
Dari sisi pengelolaan kekayaan negara, PNBP dari BMN hingga Februari mencapai sekitar Rp6,75 miliar, didominasi pemanfaatan aset melalui skema sewa. Optimalisasi aset, percepatan
lelang, dan penagihan piutang terus didorong untuk menjaga kinerja penerimaan.
Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp6,31 triliun atau 16,78% dari pagu, tumbuh sekitar 5,18% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,48 triliun (10,19% pagu) meningkat
signifikan didorong kenaikan belanja pegawai, belanja barang, serta lonjakan belanja modal akibat low base effect. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp4,83 triliun (20,95% pagu) atau
tumbuh 0,52% (yoy) dan tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung belanja layanan dasar daerah. Kinerja TKD terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik, meskipun secara kebijakan terdapat penyesuaian pagu TKD nasional yang berdampak pada daerah. (*)