APBN Konsisten Dukung Pembangunan Infrastruktur di Sumsel
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA– Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi belanja modal telah terealisasi sebesar Rp847,92 miliar. Dari belanja modal tersebut, Rp681,65 miliar digunakan untuk infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan melalui DAK Fisik.
Salah satu wajah pembangunan daerah dapat dilihat dari baik atau tidaknya infrastruktur di daerah tersebut. Peningkatan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian
daerah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk konektivitas antar daerah yang berperan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan sehingga mampu meningkatkan
kualitas hidup bagi kesejahteraan masyarakat. Jenis infrastruktur yang berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup manusia antara lain infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, penyediaan air bersih dan lainnya. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang terus menggeliatkan pembangunannya, terutama pembangunan
infrastrukturnya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb Sumsel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan
Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam Press Conference APBN KiTa Regional Sumatera Selatan untuk Periode sampai dengan 30 Juni 2023 yang bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jl. Kapten A. Rivai No.2-4 Palembang, yang dihadiri juga oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan (Parjiono), Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Para Kepala Kanwil Kemenkeu SATU Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BI Sumsel, Kepala OJK Regional VII Sumbagsel, para Pejabat Pemda Provinsi Sumsel, para Akademisi, dan para wartawan media setempat, Kamis (27/7).
Realisasi Belanja untuk infrastruktur yang disalurkan oleh Kementerian PUPR terealisasi sebesar Rp551,58 miliar dengan fokus pemanfaatan untuk preservasi dan pembangunan jalan
sepanjang 1.097 km di wilayah Sumsel, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, preservasi dan pembangunan jembatan sepanjang 6.815 m, Pengembangan dan Perluasan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM), Subsidi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya, Bantuan Hunian Tahan Gempa RITTA, dan 951 unit sambungan rumah
untuk Air Minum. Selanjutnya, realisasi belanja untuk infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar Rp60,81 miliar yang dimanfaatkan untuk
perluasan infrastruktur koneksi melalui pembangunan Pelabuhan Tanjung Siapi-Api dan Pengembangan Bandar Udara Atungbungsu di Kota Pagaralam. Sementara itu, peningkatan
infrastruktur yang disalurkan melalui DAK Fisik untuk pembangunan jalan di Sumatera Selatan mencapai angka Rp69,26 miliar.
Dari realisasi belanja infrastruktur yang disalurkan oleh Kementerian PUPR terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Sumsel, diantaranya Pembangunan
Bendungan Tiga Dihaji, Pembangunan Jalan Tol Betung – Tempino yang terbagi dalam 4 seksi, Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang, dan Pembangunan Bendungan dan
Jaringan Irigasi di Lempuing (Komering Irigation Project). Selain itu, pembangunan infrastruktur di Sumsel juga tidak lepas dari pendanaan atas pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen
Aset Negara (LMAN) untuk PSN yaitu Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing, Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah
Irigasi Lematang, Jalan Tol Palembang – Simpang Indralaya, Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) -Tempino – Jambi, Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung, Jalan Tol Simpang Indralaya –
Muara Enim, Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) – Tempino – Jambi yang telah menghabiskan dana sebesar Rp1,7 triliun dalam mendukung peningkatan infrastruktur di Sumsel.
Peran APBN dalam peningkatan infrastruktur di Sumatera Selatan terus dikuatkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di Sumsel. Infrastruktur bukan hanya untuk menghubungkan
suatu daerah dengan daerah lain, namun juga berdampak secara signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya dengan menambah akses lapangan kerja, mengurangi
biaya produksi, meningkatkan nilai konsumsi dan produktivitas tenaga kerja, serta ketersediaan jasa layanan yang lebih baik. (sf)
