Kanwil DJPb Sumsel Dorong Penguatan Pengelolaan Likuiditas Daerah untuk Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kualitas Pelayanan Publik Palembang
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Nana Riana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Likuiditas Daerah yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPKAD, Bappeda, dan Inspektorat Daerah dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumatera Selatan, serta menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Nana Riana menegaskan bahwa kesehatan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD atau peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola arus kas, memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, serta memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan likuiditas daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pengelola kas atau bendahara.
Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara perangkat daerah, pengelola keuangan, perencana pembangunan, dan aparat pengawasan intern pemerintah dalam memastikan keberlanjutan fiskal daerah. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan terkait likuiditas, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran belanja. Kondisi tersebut perlu ditangani melalui penguatan perencanaan fiskal, peningkatan kualitas proyeksi pendapatan dan belanja, serta pengelolaan arus kas yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
FGD ini diselenggarakan sebagai forum untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja secara realistis serta membangun sistem pemantauan arus kas yang mampu mendeteksi potensi tekanan likuiditas sejak dini. Melalui pengelolaan likuiditas yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi risiko kekurangan kas, mengelola kewajiban secara tepat waktu, dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Nana Riana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), disertai sistem pemantauan fiskal yang memadai pada tingkat daerah, akan membantu pemerintah daerah merespons berbagai tantangan fiskal secara lebih efektif dan terukur. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan juga menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi dengan pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas. Lebih lanjut, forum ini juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penetapan prioritas yang tepat, pemenuhan kewajiban pelayanan dasar, pelaksanaan mandatory spending sesuai ketentuan, serta evaluasi terhadap belanja yang kurang memberikan manfaat optimal. Pengelolaan likuiditas yang baik diharapkan dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas belanja dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Menutup sambutannya, Nana Riana mengajak seluruh peserta untuk menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Integritas diperlukan dalam menyusun proyeksi pendapatan yang realistis, mengelola kewajiban secara transparan, serta mengambil keputusan fiskal yang bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Dalam sesi pemaparan materi, Moza Pandawa Sakti, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), menjelaskan bahwa pemantauan likuiditas keuangan daerah merupakan salah satu muatan wajib dalam sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD yang dikembangkan pemerintah. Pemantauan tersebut dilaksanakan melalui platform digital yang terintegrasi untuk mendukung evaluasi pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD secara lebih komprehensif. Likuiditas daerah diukur melalui rasio antara kas dan utang jangka pendek sebagai indikator kesehatan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya.
Moza Pandawa Sakti juga menyampaikan bahwa hasil pemantauan likuiditas menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal nasional, kebijakan TKD, serta pemberian insentif maupun sanksi kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemantauan DJPK, tingkat likuiditas keuangan daerah di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan disparitas yang cukup tinggi antarwilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya penguatan proyeksi arus kas, pengendalian belanja, dan optimalisasi pemanfaatan kas daerah agar mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, materi dari DJPK juga mengulas kebijakan pemerintah terkait pengelolaan daerah yang memiliki tingkat likuiditas sangat tinggi atau dana kas yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui skema Treasury Deposit Facility (TDF), pemerintah memberikan alternatif pengelolaan dana transfer daerah secara nontunai guna mendorong pengelolaan APBD yang lebih sehat, meningkatkan kualitas penyerapan belanja, mengurangi idle cash, serta mendukung pembentukan Dana Abadi Daerah.
Sementara itu, Acep Supiani dari BPKP Sumatera Selatan memaparkan materi bertajuk Program Prioritas dalam Tekanan Likuiditas yang menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Dalam paparannya disampaikan bahwa beberapa pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal seiring menurunnya porsi Transfer ke Daerah (TKD), sehingga diperlukan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pencapaian sasaran kinerja daerah.
Menurut hasil pengawasan BPKP, salah satu tantangan mendasar terletak pada kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Masih ditemukan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya berorientasi pada area prioritas, indikator kinerja yang kurang memadai, desain intervensi yang belum berbasis risiko dan data, serta keterkaitan antara tujuan, program, dan hasil yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas belanja daerah, terutama dalam situasi tekanan likuiditas Selain penguatan kualitas perencanaan, BPKP juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskalnya, antara lain melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan sumber pendanaan dan meningkatnya kebutuhan belanja publik.
Lebih lanjut, Acep Supiani menekankan bahwa APIP memiliki peran penting dalam mengawal kualitas substansi perencanaan dan penganggaran daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menggali potensi PAD yang belum optimal, meningkatkan kinerja BUMD agar memberikan kontribusi dividen bagi daerah, serta membuka peluang pembiayaan pembangunan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan “Sumsel Maju untuk Semua”.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para peserta antusias mengajukan beberapa tanggapan dan pertanyaan yang ditujukan kepada kedua narasumber. Dipenghujung acara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi dan penghargaan Kepada tujuh Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tanpa penekanan suatu hal (PSH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Adapun tujuh pemeritah daerah yang menerima penghargaan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Prabumulih dan Pemerintah Kota Pagaralam.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat proyeksi pendapatan, belanja, dan arus kas daerah secara terintegrasi; membangun mekanisme peringatan dini terhadap potensi tekanan likuiditas; serta meningkatkan kualitas belanja daerah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan integritas. (*)
