Keluhan Sekolah dan Guru Swasta Terungkap dalam Reses Anggota  DPRD Sumsel Dapil 1 Kota Palembang

teks foto:Pertemuan di SMA Srijaya Negara Palembang, Sabtu (18/10).

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang melaksanakan kegiatan Reses Tahap III Masa Sidang IV Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025.

Anggota Dapil I yang mengikuti reses di antaranya  (Fraksi Gerindra) Abdullah Taufik SE MM, Aryuda Perdana Kesuma (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim (Fraksi Nasdem), Romiana Hidayati (Fraksi PDIP), Muhammad Toha (Fraksi PKS), serta Chairul S Matdiah (Fraksi Demokrat).

Seperti yang dilaksanakan pada hari terakhir, Sabtu 18 Oktober 2025 yaitu di dua lokasi yaitu di SMA Srijaya Negara Bukit Besar Palembang dan di SMA Tri Dharma Palembang.

Pada pertemuan ini terungkap berbagai aspirasi yang disampaikan. Seperti yang diungkapkan pada pertemuan di SMA Srijaya Negara Palembang. Pada kesempatan ini Koordinator Dapil I Kota Palembang H Chairul S Matdiah yang juga hadir namun karena kondisi fisik baru selesai operasi maka sambutan diwakili oleh anggota yang lain yaitu Muhammad Toha. Chairul S Matdiah pada kesempatan ini berbagi buku “Jejak Penjual Kopi” yang merupakan buku dirinya. Sesi tanya jawab dipandu oleh Abdullah Taufik SE MM.

Curhat salah seorang guru yaitu guru geografi SMA Srijaya Negara yaitu terkait keberadaan tenaga honor di sekolahnya. “Selama ini merasa hal-hal terhadap guru honorer swasta dan negeri terjadi perbedaan perlakuan, contoh penerimaan PPPK, kami tidak dapat formasi. Selanjutnya, terkait pengembangan kompetensi guru.Pada kesempatan ini kami ini tahu bagaimana anggota DPRD Sumsel khususnya Dapil I memberikan solusi,” ujarnya.

Selanjutnya, siswi juga menyampaikan aspirasi yaitu tentang system pembelajaran e-learning “Adakah program Dapil I untuk menunjang kegiatan itu dalam rangka meningkatkan peran sekolah kami,” ujarnya.

Sementara H Chairul S Matdiah pada kesempatan ini mengingatkan para siswa agar menjauhi narkoba. “Kita kerjasama yaitu antara DPRD Sumsel dengan Polda Sumsel untuk mengkampanyekan Gerakan antinarkoba bagi siswa,” ujarnya.

Reses pada titik selanjutnya yaitu di SMA Tri Dharma Palembang yang terungkap dari pernyataan Ketua Yayasan Tri Dharma, Sofyansyah ST MT bahwa kehadiran anggota DPRD Sumsel Dapil I ini sudah dinanti-nanti pihaknya. “Kedatangan ini bukti bahwa sekolah swasta juga diperhatikan pemerintah. Ini jadi pemacu semangat kami untuk terus eksis. 38 tahun berdiri sekolah kami awalnya hanya SMP dan SMA, sekarang sudah ada SMK. Kami hadir mengelola Pendidikan di sini dengan niat bagaimana anak-anak dari kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa mendapatkan Pendidikan yang berkualitas. Tri Dharma diharapkan menjadi solusi. Perlu diketahui sekolah kami sekarang mulai SMP, SMA dan SMK sudah Akreditasi A semua. Terbukti bahwa meski kami tetap fokus menengah ke bawah namun kualitas tetap kami utamakan. Di sekolah kami, 10 persen dibebaskan SPP,” ujarnya yang pada kesempatan ini menyebutkan bahwa sarana seperti computer masih kurang di sekolahnya.

Teks foto: Kegiatan di SMK Tri Dharma Palembang, Sabtu (18/10).

Aspirasi dari guru juga disampaikan pada kesempatan ini. “Ada program PIP namun ada kendala yang kami alami yaitu data sudah masuk 1 tahun yang lalu tapi pas keluar sedikit misal kirim 300 siswa tapi yang keluar 150. Kami sudah buat buku tabungan, aktivasi dan buat ATM Bank BRI tapi kendalanya uang belum keluar padahal SK sudah keluar,” ujar seorang guru.

Hal yang sama dikeluhkan guru lain dengan kasus serupa namun yang membedakan hanya bank yang menanganinya. “Kalau kami di BNI juga sama tapi pas dicek dana belum keluar sampai sekarang. Di sisi lain kami ingin bertanya bagaimana penegakan kriminalisasi terhadap guru, misalnya siswa merokok tapi guru yang menegur justru kena sanksi. Kami juga menyampaikan kecilnya nilai honor guru di sekolah swasta,” ujarnya.

Secara bergantian angota Dapil I memberikan respon. Mulai dari Muhammad Toha. “Sudah ada anggaran untuk SMA baik negeri maupun swasta dan juga pesantren. Terkait berbagai masukan ini akan kami bawa ke Paripurna nanti agar ditindalanjuti,” ujarnya.

Romiana Hidayati (Fraksi PDIP), menambahkan bahwa pemerintah sudah ada program untuk menunjang sarana prasarana Pendidikan baik untuk negeri maupun swasta. “Khusus untuk aspirasi kali ini bisa diajukan dalam bentuk proposal. Nanti kerjasama dengan dewan guru, kita nanti akan usahakan mencari dana CSR untuk memberikan bantuan fasilitas seperti tambahan laptop,” katanya. (saf)