Sambut Kunker DPR RI, OJK Sumsel Dukung Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI asal Sumsel, Fauzi Amro melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor OJK Regional 7 Sumsel, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto dan Ketua DPRD Kota Palembang Ali Sobri serta sejumlah anggota DPRD Sumsel dan DPRD Palembang. Kunker berlangsung di Aula Utama Gedung OJK Sumsel, Senin (6/1).
Fauzi Amro yang melaksanakan reses (menyerap aspirasi) didampingi sejumlah perwakilan perbankan dan asuransi di kota Palembang. Menurutnya, kredit macet di UMKM berdasarkan hasil dialog tadi disebutkannya sudah menyatakan siap. “Seluruh stakeholders perbankan, termasuk OJK siap mendukung kebijakan penghapusan kredit macet ini,” ujar Fauzi.
Menurutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh bahwa jumlah UMKM yang mengalami kredit macet di Sumsel tidak sampai 1000 UMKM yang bisa dihapus kreditnya. Kami dengan berbagai macam kunjungan minta waktu tidak hanya 6 bulan tapi 1 tahun dan persyaratan dilonggarkan. Target Presiden Prabowo 1 juta maksimal di tahun 2025 di tahun 2025 ini kami baru bisa realisasikan 100 ribu. Syarat ketat dan waktu dekat ini yang menurut kami menjadi kendala,” tambahnya.
Target pengembangan UMKM di Sumsel sebagai penunjang perekonomian, disebutkan Fauzi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap keberadaan UMKM. “Kalau UMKM maju dan berkembang maka kondisi ekonomi juga berpengaruh. UMKM terbantukan, produksi hulu hilir berjalan lancer,” tambah Fauzi seraya menyebutkan bahwa Sumsel sudah berinisiatif mendongkrak perekonomian dengan berbagai cara di antaranya ekspor perdana kopi Sumsel ke Malaysia dengan dipelopori OJK Sumsel.
Di tempat yang sama, Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan mendukung Program Pemerintah yang telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Arifin, hal ini juga selaras dengan salah satu tugas OJK bahwa selain dalam pengawasan sektor jasa keuangan, OJK juga konsen mendorong pengembangan UMKM percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.
Ia menyebutkan bahwa angka Non Performing Loan (NPL) atau pinjaman gagal bayar di Sumsel relatif kecil mencapai 1,95 persen. Artinya perilaku UMKM di Sumsel untuk membayar itu sangatlah tinggi. Namun demikian, OJK Sumsel terus akan mendorong UMKM agar terus menggeliat ditengah tantangan yang semakin kuat dengan berbagai kegiatan.“Salah satunya kami juga berpesan kepada Bapak Fauzi Amro untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar anggaranya ditambah, kemudian memperluas bandara, memperbanyak penerbangan domestiknya ditambah, karena ini sangat berdampak sekali bagi UMKM,” terangnya.
Dampak yang terjadi salah satunya adalah kunjungan wisata yang pada gilirannya akan meningkatnya permintaan kuliner di Sumsel. Baik itu kuliner seperti pempek maupun kopi yang saat ini terus diperjuangkan, karena meski Sumsel sebagai penghasil kopi terbesar nasional hingga 15 tahun lebih namun saat ini Lampung terus dikenal karena ekspornya dari Lampung.
Oleh karena itu, akhir Januari 2025 nanti Sumsel melalui berbagai stakeholder akan kembali mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya dengan mengekspor dua kontainer ke Malaysia dengan berat sekitar 30 ton. Dengan berbagai dukungan dan program ini diharapkan pertumbuhan ekonomi di Sumsel meningkat di tahun 2025..(saf)
