Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumsel Tahun 2025

Keterangan foto: Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi saat memberikan sambutan sekaligus pemaparan.

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis 12 Desember 2024 berlangsung launching Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun Anggaran 2024 dengan mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transger ke Daerah kepada para pejabat penanggung jawab pelaksana anggaran di Bumi Sriwijaya.

Acara yang selain dihadiri Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi ini, juga dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Sumsel seperti Pj Walikota Lubuklinggau, Pj Bupati Musi Banyuasin, Pj Bupati Banyuasin, Pj Bupati OKU. Tampak hadir juga mantan kepala daerah yang pada Pilkada 2024 ini terpilih kembali yaitu Hj Ratna (mantan Bupati Musi Rawas), Ir Lanosin (mantan Bupati OKUT), serta unsur forkompinda.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto dalam sambutan sekaligus paparan, menyebutkan Pada alokasi DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga saat ini sedang dalam transisi perubahan nomenklatur maupun struktur organisasi sehingga mempengaruhi jumlah alokasi DIPA di Sumatera Selatan. Sementara itu, untuk TKD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2024. Menurutnya, Alokasi TKD tahun 2025 di Sumatera Selatan terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp11,12 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp14,01 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp927,04 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp5,01 triliun, Dana Insentif Daerah (8 Pemda) sebesar Rp67,46 miliar dan Dana Desa (14 Pemda) sebesar Rp2,49 triliun.” Alokasi TKD yang diterima Sumsel di tahun 2025 meningkat 5, 42 persen dibandingkan 2024. Dikarenakan penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk Provinsi Sumatera Selatan, kondisi perekonomian hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Kondisi Ekonomi pada triwulan III 2024 tumbuh positif sebesar 5,04% (yoy). “Inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan berada tren yang terus membaik,” katanya.

Teks foto: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto dalam sambutan sekaligus paparan.

Masih menurut Rahmadi, tahun 2025, secara nasional total Belanja Negara dialokasikan mencapai Rp3.621,3 triliun meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan perumahan. Program unggulan 2025 yang telah ditampung di APBN meliputi Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggulan Terintegrasi dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa. “Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pada tahun 2025, Kebijakan Umum TKD meliputi Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah; Menciptakan kegiatan ekonomi baru; Perbaikan kualitas belanja APBD; Penguatan Local Taxing Power dan. Pengembangan Pembiayaan Inovatif. Pendapatan Negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun, ditempuh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari Pajak, Bea Cukai dan PNBP secara optimal dan mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga aspek keadilan. Sumatera Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp49,51 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sebesar Rp15,88 triliun dan TKD sebesar Rp33,62 triliun,” tambahnya.

Rahmadi juga memberikan penekanan pada beberapa item seperti pelaksanaan penyaluran TKD tahun 2025.”Terdapat beberapa hal penting terkait pelaksanaan penyaluran TKD tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain Jenis DBH yang mengalami peningkatan alokasi terbesar adalah DBH Pajak. Oleh karena itu pemerintah daerah agar segera melakukan rekonsilisasi pajak yang menjadi syarat salur. Hal ini akan mempengaruhi percepatan penyaluran DBH Pajak. Agar diperhatikan penggunaan DBH dan/atau DAU yang telah di-earmarked peruntukkannya. Pemanfaatan DAU earmarked diarahkan untuk dukungan kebijakan penggajian formasi ASN Daerah yang akan diangkat di tahun 2025. Pemda agar memastikan formasi ASN Daerah dapat dipenuhi. “Pemda juga diharapkan dapat mengantisipasi pelaksanaan pembangunan fisik yang telah direncanakan sehubungan dengan adanya penurunan alokasi DAK Fisik. Terkait penyaluran dana desa, diharapkan Pemda dapat  mendorong dsa untuk segera memenuhi syarat salur sehingga dapat terealisasi di bulan Januari 2025. Kami mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2025 dapat segera ditindaklanjuti agar dapat dilaksanakan di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Selain itu, untuk pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang akan segera berakhir, kami menghimbau kepada seluruh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mengakselerasi belanja dan penyaluran TKD. Sinergi dan harmonisasi APBN dengan APBD akan terus ditingkatkan, agar pembangunan di daerah selaras dan optimal Dengan dilaksanakannya kegiatan penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD tahun 2025 ini menandai bahwa mulai 1 Januari 2025 nanti APBN sudah siap digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. APBN akan terus berkinerja maksimal guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

 

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam sambutannya mengatakan keinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Bersih dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta kebijakan yang tegas namun tetap memperhatikan asas keadilan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Kementerian/Lembaga. harus saling bersinergi dan menguatkan. Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan Makmur,” katanya.

Menurutnya, Sumsel sangat berpengaruh terhadap perekonomian global yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Semakin bagus perekonomian luar negeri maka semakin bagus juga kondisi di Sumsel. Pada kesempatan ini Elen juga menyebutkan inflasi yang mempengaruhi Sumsel yaitu emas.”Sumsel sejak saya bulan keenam di sini, setiap laporan PakWahyu terkait laporan inflasi itu emas dan skin care. Ini yang jadi masalah, tapi memang masih bisa kita kendalikan,” ujarnya sambil tertawa. (saf)