Terkena Isu Buat NPWP Syarat Cairkan Tunjangan, Ratusan TKS Serbu Kantor Pajak

Terkena Isu Buat NPWP Syarat Cairkan Tunjangan, Ratusan TKS Serbu Kantor Pajak
foto:ms/ayu - TKS ramai-ramai serbu kantor pajak untuk membuat NPWP

PALI, MS.com -- Tenaga Kerja Sukarela (TKS) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sempat ramaikan kantor pajak Prabumulih dua hari yang lalu dikarenakan surat edaran dari Dinas Pendidikan syarat untuk pencairan uang tunjangan profesi guru serta uang tunjangan transport guru dan tenaga kependidikan, memerlukan beberapa persyaratan di antaranya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Demikian pantauan wartawan MS, Jumat (24/5).

"Dua hari yang lalu kami sempat beramai-ramai ke kantor pajak untuk membuat NPWP, ada surat edaran syarat pencairan tunjangan guru memerlukan itu," kata Sari salah seorang guru SD negeri.

Tindakan tersebut membuat semua staf kantor pajak kewalahan dalam memberikan pelayanan. Sehubungan sudah kewalahan maka pihak Kantor Pajak Prabumulih menghubungi Dinas Pendidikan terkait informasi guru kab PALI diharuskan memiliki NPWP, untuk meralat informasi tersebut karena tidak semua guru harus memiliki NPWP.

"Tapi karena terlalu ramai di Kantor Pajak Prabumulih pihak kantor pajak menghubungi Dinas Pendidikan PALI untuk menghentikan semakin bertambahnya guru yang datang, kemudian ada informasi terbaru dari Dinas Pendidikan bawah tidak perlu ada NPWP bagi guru non -PNS," jelasnya.

Terkait keramaian di kantor pajak tersebut Kantor Pajak Prabumulih VIA KEP Bagian Perizinan PALI menghubungi Dinas Pendidikan PALI dan langsung ditanggapi oleh Dinas Pendidikan dengan mengeluarkan instruksi meralat informasi yang salah. 

"Perlu ada pemahaman yang benar terhadap informasi publik sehingga tidak menimbulkan keresahan, mengenai informasi wajib NPWP bagi guru dan guru honorer," tutur kepala Dinas pendidikan melalui Grub WA kepada staf Dinas pendidikan.

Kantor Pajak Prabumulih VIA KEP Bagian Perizinan PALI menginformasikan bahwa NPWP hanya diwajibkan bagi PNS dan tidak wajib bagi non- PNS, namun untuk non- PNS akan berlaku wajib apabila penghasilannya di atas Rp 4,5 juta. 

"Berilah dan kaji informasi ke publik maupun ke atasan dengan benar, sehingga ketika itu disampaikan ke publik tidak jadi informasi yang salah, semuanya harus jadi perhatian atau peringatan atas kejadian ini," tutup 
Kepala Dinas Pendidikan dalam pesan WA tersebut. (AY)