Semua Karyawan Perusahaan di Banyuasin Nihil Terima THR

Semua Karyawan Perusahaan di Banyuasin Nihil Terima THR
H Noor Yoseph Zaat ST MT (MS/Darma)

BANYUASIN, MEDIA SRIWIJAYA - Pemberian THR bagi karyawan merupakan sebuah tradisi yang sudah sejak lama ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari rayanya. Pemberian THR merupakan sebuah kewajban yang harus dilaksanakan bagi perusahaan untuk diberikan kepada pekerjanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyuasin H Noor Yoseph Zaat ST MT mengatakan, sampai pasca lebaran belum ada laporan atau pengaduan dari pekerja yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya  (THR) dari perusahaan. Berarti semua karyawan telah menerima THR.

"Belum ada laporan ataupun pengaduan dari tenaga kerja yang bekerja di berbagai perusahaan yang ada di Banyuasin," kata Kepala Disnakertrans H Noor Yoseph Zaat ST MT didampingi Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Elyanto SE MSi, Jumat (29/5/2020) pada wartawan.

Diakuinya kalau pihaknya juga telah membuka posko pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin. "Kalau ada laporan akan segera kita tindaklanjuti," ujar Noor karena itu hak para pekerja. Dengan tidak ada pengaduan, bisa dikatakan semua karyawan telah menerima THR.

Ia menambahkan kalau pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran THR maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran. Jika terdapat perusahaan yang menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tersebut, maka Disnaker akan menindaklanjutinya.

Apalagi sesuai ketetapan dikeluarkannya THR, apabila masa kerja karyawan sudah lebih dari satu tahun, sehingga harus mendapat THR satu bulan gaji. Sementara THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional.

Namun ada pengecualian bagi perusahaan yang belum mampu atau dilakukannya penundaan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam Surat Edaran itu memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku.

Kelonggaran itu, hanya diberikan pemerintah, jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja atau buruh. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," timpal Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Elyanto SE MSi. 

Di Kabupaten Banyuasin sendiri sesuai edaran Bupati Banyuasin H Askolani SH MH, THR harus sudah di bayarkan terakhir bulan Desember 2020. Bagi yang bayar bertahap, kesepakan harus ditembuskan ke Disnaker Banyuasin. "Sejauh ini belum ada tembusan itu," tandasnya.(ydp)