Sarankan Pemkot Segera Distribusikan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Sarankan Pemkot Segera Distribusikan Kebutuhan Pokok Masyarakat
Anggota Staf Khusus Walikota Palembang bersama wartawan Pemkot Palembang beberapa waktu lalu.

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Wabah Coronavirus Disiase 2019 (Covid-19), cukup menyita perhatian Staf Khusus Walikota Palembang. Pasalnya, cukup banyak dampak yang mulai ditimbulkan, terutama dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat kota Pempek ini.

Dari hasil diskusi yang dilaksanakan, hari ini, Kamis (16/4/2020), ada beberapa poin yang akan disampaikan sejumlah staf khusus, terkait tindakan yang harus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, terutama Walikota yang memiliki kebijakan penuh, terkait penanganan Covid-19 di Kota Palembang.

Staf Khusus Walikota bidang Otonomi Daerah, Ikhwanudin mengatakan hal ini karena persoalan yang ditimbulkan Covid-19 ini cukup kompleks. Salah satunya yang berkaitan dengan ekonomi saat ini. "Dari hasil diskusi kami, baik dalam kegiatan tatap muka dan via online, ada langkah-langkah jangka pendek yang harus dilakukan Pemkot Palembang, agar dampak-dampak ini dapat diminimalisir," ungkapnya.

Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Sumsel ini mengatakan ada tiga poin yan dibahas dan akan segera disampaikan ke Walikota Palembang, agar dapat ditindaklanjuti.

Pertama, Pemkot Palembang harus segera melakukan distribusi bantuan terkait kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak Covid-19. Jangan sampai ada gejolak yang timbul akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. "Persoalan di Pasar 16 Ilir kemarin, masyarakat mulai merasakan dampak dari Covid-19," ungkapnya.

Kedua, Pemkot Palembang dalam hal ini OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dapat segera mendata warga miskin yang baru, PHK massal yang belum lama ini terjadi dan kecukupan sembako. "Lakukan pendataan secara real, laporkan segera ke Pemerintah Pusat. Karena dari pantauan kami, hal ini harus segera dilakukan, apalagi pemerintah pusat telah menganggarkan untuk penanganan dari persoalan yang ditimbulkan Covid-19 ini," ungkapnya.

Kemudian, poin keempat, segera ambil keputusan terkait penanganan khusus terhadap situasi keamanan yang ditimbulkan dari pandemi ini. "Libatkan semua FKPD dan pejabat terdepan termasuk Ketua RT dan RW terkait penanganan isu yang berkembang di lapangan, termasuk menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait perkembangan Covid-19," ulasnya.

Penanganan Covid-19 ini, ungkap Ikhwanudin tidak bisa dilakukan person to person. Perlu ada masukan-masukan dan gotong royong agar persoalan ini segera berakhir. Karena jika program-program pencegahan penyebaran Covid-19 ini hanya mengandalkan daerah, akan sulit. Mengingat kondisi keuangan daerah yang ikut terdampak virus yang berasal dari Wuhan China ini. "Kalo program ini hanya mengandalkan daerah, sulit. Apalagi saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan daerah mulai menurun drastis, akibat wabah ini," katanya. (rel)