Ribuan Buruh Kembali Gelar Aksi Demo Tolak UU CK

Ribuan Buruh Kembali Gelar Aksi Demo Tolak UU CK

PALEMBANG, MEDIA SRIWIJAYA.com - Sekitar dua ribu kaum pekerja atau buruh yang tergabung dalam Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil KSBSI) Sumsel dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sunsel tergabung dalam Aliansi Gerekan Pekerja dan Buruh Untuk Keadilan Sumsel (GEPBUK SS) mengelar aksi unjuk di Simpang DPRD Sumsel, Kamis (16/10) pukul 10.00 Wib.

Massa aksi dikoordinator aksi oleh Sahrul Ramadhan dan Ali Hanafiah. dan Abdullah Anang. Sedangkan koordinator lapangan oleh Alfian dan Hamidi SH. Dalam aksinya, masa menuntut agar UU Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkab secara keseluruhan, terutama UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Serta mendesak agar segera menerbitkan Surat Rekomendasi pembatalan UU Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

Dalam aksi unjuk rasa, massa juga membawa dua keranda mayat dan sebuah replika boneka pocong yang diusung terdepan oleh massa buruh, sebagai simbol matinya DPRD.

Dalam aksinya, massa aksi membawa spanduk salah satunya bertuliskan 'Menolak UU Cipta Kerja yang mengsengsarakan kaum pekerja atau buruh'.

Abdullah Anang, Ketua Konfederasi SPSI Sumsel mengatakan jika aksi unjuk rasa di simpang DPRD Sumsel di ikuti oleh 2 organisasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Massa yang ikut sekitar 2.000 dari SBSI, SPSI yang tergabung dalam Gepbuk SS, dengan keras menolak dan membatalkan Omnibus Law Uu Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan," ungkapnya.

Masih dikatakan beliau, bahwa kaum buruh atau pekerja meminta agar Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perpu pembatalan UU Cipta Kerja karena dampak bagi kaum buruh atau pekerja sangat terasa. "Kita minta kepada Presiden agar mengeluarkan Perpu pembatalan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan karena berdampaknya jelas hak pesangon akan berkurang, pekerja ke depan hanya kontrak di semua sektor. Massa berharap bagi pejabat Eksekutif di Provinsi Sumsel untuk dapat menolak UU Omnibus Law ini," ujarnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Kepala Dinas Ketenagkerja dan Transmigrasi Koimuddin serta beberapa pejabat lain, menemui massa aksi di depan pintu masuk DPRD Sumsel, yang telah dibatasi kawat berduri. Di hadapan massa Gubernur Sumsel berjanji dua map berisikan tuntutan massa aksi akan segerah ditindaklanjuti dengan mengirim langsung Surat Tuntutan massa ke DPR RI dan Presiden RI."Saya akan merekomendasikan, saya siap apa yang dimintakan saudara sekalian tuangkan akan saya kirimkan bahkan akan saya antarkan langsung bahwa ini aspirasi buruh atau pekerja Sumsel, ini dukungan moril dari saya selaku Gubernur Sumsel," ungkap Herman Deru di hadapan kaum buruh atau pekerja.

Usai mendengar tanggapan Gubernur Sumsel Herman Deru, massa aksi menyerahkan dua map warna berisikan tuntutan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Selanjutnya massa membubarkan diri dengan tertib dan aman. (Ly).