Revitalisasi BKB Butuh Sebuah Blue Print dengan Libatkan Semua Pihak

Revitalisasi BKB Butuh Sebuah Blue Print dengan Libatkan Semua Pihak
Poto: Suasana Center For Creative Economy, Tourism, Inheritance And Culture (Cetic) bersama Universitas Taman Siswa (Tamsis) Palembang menggelar Webinar Series 1 dengan tema Revitalisasi Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang Ditinjau Dari Perspektif Regulasi Pengembangan Pariwisata, Jumat (29/1)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Center For Creative Economy, Tourism, Inheritance And Culture (Cetic) bersama Universitas Taman Siswa (Tamsis) Palembang menggelar Webinar Series 1 dengan tema Revitalisasi Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang Ditinjau Dari Perspektif Regulasi Pengembangan Pariwisata, Jumat (29/1).
    
Narasumber adalah Kabintal II Sriwijaya Kol Drs Zulkifli, Walikota Palembang periode 2003-2013, Ir H Eddy Santana Putra MT, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV RM Fauwaz Diradja SH Mkn, Peneliti Muda Litbang Kemenhan RI  Dr (C) Gerald Theodorus L Toruan SH MH
Webinar dipandu Moderator sekaligus Ketua Pusat Kajian Cetic Akhmad Muftizar Zawawi M.Ed LM.

Dalam webinar tersebut terungkap untuk melakukan revitalisasi BKB diperlukan sebuah blue print sehingga rencana revitalisasi bisa terarah dengan melibatkan semua stakeholder terkait yang ada di Palembang. "Saya satu pemikiran dengan Pak Sultan (SMB IV), upaya revitalisasi ini adalah proyek jangka panjang, ini mumpung awal tahun, ada dukungan dari DPRD kota Palembang, ya setelah dari sini kita bikin tim kecil mungkin inisiatornya mungkin dari Pemkot atau dari Kesultanan Palembang, lalu membuat blue print, membuat blue print  tu tidak bisa sembarangan harus melibatkan Balai Arkeologi, arsitektur dari Universitas Sriwijaya, DPRD mendukung dari sisi legislasinya dengan Perdanya mungkin," kata Peneliti Muda Litbang Kemenhan RI Dr (C) Gerald Theodorus L Toruan SH MH.
Setelah webinar ini menurut Theo harus ada tindak lanjut dan jangan berhenti sampai di sini dan mumpung masih di awal tahun harus terus dikawal.
Theo bertanya, kenapa Palembang tidak berkaca dari Pemerintah Daerah Ambon yang kini tengah melakukan revitalisasi Benteng Victoria. Dimana seharusnya Palembang juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan Pemerintah Daerah Ambon.
Dia berharap, jangan sampai terjadi dimana blue print revitalisasi BKB belum ada,  tetapi masih tetap mengharapkan investor dari luar untuk melakukan revitalisasi BKB. “Harusnya blue printnya dibuat mulai awal tahun ini, blue print bisa dipaparkan melalui pihak DPRD dengan pihak Kesultanan dengan pihak Kodam nanti bisa revisi blue printnya, blue print tidak bisa sekali jadi," katanya.
Theo juga memaparkan kalau masyarakat Palembang harus bersyukur kalau BKB hingga kini masih dirawat dan dipelihara oleh Kodam II Sriwijaya dalam hal ini Kesdam II Sriwijaya.
Sedangkan fenomena saat ini di BKB dia melihat berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemhan RI   tahun 2020 dimana Pemkot Palembang kurang memberikan perhatian kepada pemeliharaan BKB.
Selama ini yang dilakukan hanya pemeliharaan lingkungan sekitar BKB.
Selain itu Pemkot Palembang belum secara optimal memanfaatkan BKB sebagai objek wisata potensial Palembang dan belum adanya konsep pengembangan wisata BKB Palembang. “BKB adalah salah satu defense heritage Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan, khususnya dalam bidang pariwisata,” katanya.
Untuk itu menurutnya sudah seharusnya Pemkot Palembang menjalin komunikasi yang baik lintas sektoral (Kodam II/Sriwijaya, Pemprov Sumsel, Kesultanan Palembang Darussalam, Universitas Sriwijaya, Pegiat/LSM Cagar Budaya, Pemerintah Pusat) guna merealisasikan revitalisasi BKB ini. “Selain itu Pemkot Palembang harus membuat kebijakan daerah khususnya untuk revitalisasi BKB, Pemkot Palembang dengan membuat konsep/blue print rancangan revitalisasi BKB dan Pemkot Palembang harus membuat tim penyediaan lahan pemindahan asrama/barak prajurit yang ada di komplek BKB,” katanya.

Selain itu revitalisasi BKB menurutnya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, perlu perencanaan yang matang dan Pemkot Palembang harus menjalin komunikasi yang baik bersama-sama dengan stakeholder lain seperti Kesultanan Palembang Darussalam, Pemprov Sumsel, DPRD Kota/Provinsi, Balai Arkeologi, Akademisi, Pegiat Cagar Budaya dan Pemerintah Pusat). Sedangkan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV RM Fauwaz Diradja SH Mkn sepakat kalau untuk melakukan revitalisasi BKB harus dibuat blue print yang matang dengan melibatkan bersama-sama pihak terkait seperti Kesultanan Palembang Darussalam, arsitek, arkeolog, sejarawan berkumpul membuat blue print bersama.“Apalagi kemarin saya mendengar statemen Pak Walikota Palembang setelah menghadap Pangdam II Sriwijaya dan berbicara tentang revitalisasi BKB dengan pernyataan revitalisasi BKB kalau ada investor, kalau sudah berbicara masalah investor itu berbicara keuntungan, kalau seperti itu pasti investor akan berpikir kapan modal akan kembali dan apa yang bisa dia manfaatkan,” katanya.
SMB IV menilai revitalisasi tidak harus dipindahkan semua aset TNI di BKB.
Karena jika revitalisasi dilakukan secara keseluruhan maka biayanya terlalu besar dan tidak bisa ditanggung baik APBD kota dan Provinsi untuk merelokasi BKB keseluruhan nantinya. “Mungkin dibukakan pintu sekitar berapa persen di BKB itu pun pengelolaannya bisa dilakukan oleh tentara jadi bukan hanya pemerintah daerah, karena ini aset TNI, apakah TNI bersama rakyat bersinergi agar BKB bisa menjadi edukasi sejarah, kalau itu bisa dibuka sebagian itu tujuannya, BKB bisa dimanfaatkan bersama-sama demi kepentingan bersama," kata pria yang berprofesi sebagai notaris dan PPAT.
Senada dikemukakan Walikota Palembang periode 2003-2013, Ir H Eddy Santana Putra MT tidak sepakat kalau nantinya revitalisasi BKB  harus menunggu investor. “Kalau kita menunggu investor itu maunya investor, maunya membangun hotel di dalam, enggak mungkin dia moles-moles saja tanpa ada keuntungan untuk investor, itu benar apa yang dikatakan sultan tadi bisnis, kalau bisnis dia pernah datang ke saya dulu, mereka mau memindahkan semuanya tapi jika diizinkan membangun hotel di tengah BKB," kata pria yang akrab dipanggil ESP ini.
ESP mengaku saat dirinya menjadi walikota Palembang memang sudah dimulai revitalisasi BKB dengan melakukan inventarisir termasuk perumahan yang ada di belakang BKB. “Pada dasarnya Kodam tidak keberatan revitalisasi, asal itu tadi, asal ada pemindahan dan relokasi bangunan yang sama fungsinya," katanya
ESP mengakui saat dia melakukan revitalisasi BKB saat masih menjabat Walikota Palembang, saat itu revitalisasi yang dilakukan masih terbatas dan tidak ada uang karena Pemkot Palembang saat itu memiliki anggaran terbatas.
Karena itu pihaknya mengajak Pemerintah Provinsi  untuk melakukan revitalisasi BKB tapi Pemerintah Provinsi menurutnya saat itu belum menanggapi masalah ini dengan penuh. “Kalau saya revitalisasi itu harus total, semua harus dikembalikan seperti apa adanya dulu itu namanya restorasi, itu bisa jadi ikon yang luar biasa di sana memang kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mari kita buat blue print itu dulu, jadi dari webinar ini diteruskan membuat rencana iduk itu dari situ dulu baru kita bicarakan lagi dengan Panglima, Gubernur lalu dibawa ke Jakarta, itu harus dilakukan," katanya.
ESP mengaku siap mendukung revitalisasi BKB tersebut .
"Saya dari DPR RI bisa mendukung itu, anggaran berkaitan dengan itu, saya duduk di badan anggaran, ini peluangnya, kita bicarakan kalau semua setuju diadakan relokasi di mana tempatnya jangan jauh-jauh masih di tengah kota, saya menyarankan di Jakabaring," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Palembang dari Komisi II , Muhammad Hibbani mengaku selalu mengingatkan baik dalam pembahasan pansus dan rapat paripurna terkait cagar budaya agar Pemerintah Kota Palembang dan Dinas Kebudayaan Palembang segera bekerja terkait revitaliasi BKB ini
Politisi PKS ini mengaku hingga kini belum melihat blue print yang dibuat Pemkot Palembang terkait revitalisasi BKB ke depan.
Karena itu pihaknya mendesak Pemkot Palembang untuk segera membuat blue print revitalisasi BKB dan yang paling penting adalah  ada time line yang dibuat nantinya. "Kalau bisa Pemkot itu harus ada time line, harus ada target, kalau saya dilihat di rapat rapat kemarin tidak ada target,  pokoknya revitalisasi aja, kalau kerja enggak ada time line bagaimana cara mengukurnya, masalah revitalisasi BKB ini harus sama-sama kita kawal agar Pemkot bisa berkerja berdasarkan time line,” katanya.
Mengenai pendanaan revitalisasi BKB, menurutnya APBD Palembang pasti tidak sanggup menanggungnya.
Tapi menurutnya semuanya bisa selesai jika semua pihak bisa sudah duduk bersama dengan melihatkan Pemkot Palembang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ditambah seorang ESP di DPR RI.
"Tapi ini masih di awang -awang dananya,  karena blue prinnya enggak ada tapi kalau sudah ada gambaran sekian tapi ini sekarang enggak ada, jadi kita bicara ini masih bicara konsep, harapan saya Pemkot membuat blue print, kedua time linenya bagaimana, nanti kita akan mengawalnya,” katanya.
Sedangkan Kabintal II Sriwijaya Kol Drs Zulkifli kalau Kodam II Sriwijaya sepakat dilakukan revitalisasi BKB  tapi pengajuannya harus ke TNI AD, Menhan.
Karena revitalisasi BKB itu menurutnya juga harus dipikirkan memindahkan aset milik TNI di BKB ke lokasi lain yang layak dan sepadan.
Dia membantah kalau perumahan di belakang BKB itu menjadi hak milik namun dia tidak menapik masih ada pensiunan TNI menempati perumahan di Belakang BKB. "Manusiawilah, kadang-kadang tentara ini hidupnya dari tentara susah apalagi sudah pensiun kadang-kadang kalau kita mau menggeser mereka  kita melihat juga, kalau kita paksakan kita seolah-olah tidak menghargai jasa-jasa mereka," katanya.
Sedangkan Sekretaris Dinas Kebudayaan kota Palembang Terry Setyati menjelaskan Dinas Kebudayaan Kota Palembang sudah melakukan peninjauan ke BKB sehubungan akan dilakukan revitalisasi BKB."Seperti apa yang disampaikan pak Eddy Santana Putra tadi memang harus ada persiapan untuk merevitalisasi ini  dengan menyiapkan tempat tempatnya , tentunya pemerintah kota berharap besar ini akan terjadi dengan rencana-rencana baik dari pemerintah kota dan pusat untuk merevitalisasi hal tersebut ,” katanya.
Selain itu pihaknya telah  melakukan beberapa mediasi bersama dengan pejabat pemerintah untuk  merealisasikan revitalisasi BKB tersebut.
 “Namun sekarang kami masih menunggu, apa tindak lanjutnya. Selain itu Dinas Kebudayaan sudah berkunjung langsung ke BKB dengan melihat lebih dekat ke dalam, untuk revitalisasi ini, walikota Palembang dan jajarannya sedang berproses lebih lanjut dari pertemuan pak Pangdam kemarin,” katanya.
Sedangkan Ketua  Forum Pariwisata  dan Budaya  (Forwida) Dr Ir Diah Kusuma Pratiwi MT sepakat kalau BKB kedepan bisa di buka dengan menambah satu bangunan semacam museum kecil didalam BKB yang menceritakan mengenai BKB yang dilengkapi dengan gambar-gambar, miniatur Kraton  Sultan Mahmud Badaruddin I. “Daripada memindahkan semuanya lebih baik membangun satu bangunan semacam museum kecil dalam BKB ,” katanya.
Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Ki. Dr Azwar Agus S.H., M.Hum berharap Cetic dapat memberikan kontrubusi bagi perkembangan dan kemajuan khususnya bidang kebudayaan dan pariwisata dan peninggalan sejarah di di kota Palembang."Mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan," katanya.
Sedangkan Moderator sekaligus Ketua Pusat Kajian Cetic Akhmad Muftizar Zawawi  M.Ed LM menyimpulkan revitalisasi perlu dilakukan secara bersama-sama dengan membentuk tim kecil dan setiap stekholder melakukan perannya masing-masing. (rel)