Pengacara Pemkab Somasi Wartawan di Banyuasin

Pengacara Pemkab Somasi Wartawan di Banyuasin
Foto: yokin - Suasana pertemuan yang dimediasi Dinas Kominfo Banyuasin

Sejumlah Wartawan dan Ormas Datangi Dimas Kominfo 

BANYUASIN, MEDIA SRIWIJAYA – Puluhan wartawan yang media cetak, online, televisi, dan LSM beserta Organisasi Masyarakat (Ormas) mendatangi Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Banyuasin, Selasa (27/10).

Hal ini dalam rangka melakukan komunikasi terkait dengan tindakan yang dilakukan kuasa hukum pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, Dodi Irama, yang diduga telah melakukan somasi ke beberapa media. Budi, salah satu wartawan yang bertugas di Kabupaten Banyuasin mengatakan tidak seharusnya ada tindakan seperti itu kepada media. Seharusnya dalam hal ini bisa diadakan komunikasi terlebih dahulu tanpa harus ada somasi ataupun laporan lainnya. “Apabila ada pemberitaan yang diterbitkan oleh wartawan yang tidak benar atau keliru sebaiknya agar dikonfirmasikan kepada pihak wartawan jangan mengadukan ke Dewan Pers. Apalagi wartawan yang bertugas juga sering ada di Banyuasin, tidak ada salah mengkonfirmasi, misal saat wartawan sering ngumpul di Kuliner Pangkalan Balai,” ungkap Budi.

Senada diungkap Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Banyuasin, Sumantri Adi, yang juga menyayangkan adanya tindakan tersebut. Dirinya heran ada pengacara Pemkab mengurusi pemberitaan wartawan. “Baru disni ada pengacara somasi wartawan, biasanya pengacara dekat dengan wartawan, dalam hal ini sebaiknya Bupati juga lebih sering duduk bersama diagendakan dengan wartawan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuasin, Diding Karnadi menambahkan dalam hal ini juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin baik dari pimpinan, kepala dinas hingga sampai kepala desa jangan sampai ada miskomunikasi. ”Ada ruang dari narasumber ketika dikonfirmasi, jadi jangan biarkan Wartawan membuat persepsi sendiri karena narasumber misalnya susah dihubungi,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Banyuasin, Aminuddi, yang menjembatani permasalahan ini menjelaskan bahwa tidak ada yang disomasi terkait pemberitaan di 3 media. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyurati atau ada bahasa yaitu pengadu (Kuasa Hukum) dan teradu (media) ke Dewan Pers. Dikatakan Aminuddin, 3 media ini membahas hal yang sama, ada salah satu media yang tidak memenuhi pasal 3 pengaduan Dewan Pers sehingga sudah berlalu hal tersebut. Kemudian mengenai pemberitaan di media online lain, Dewan Pers menerima pengaduan tersebut dan memberikan penilaian sementara bahwa tidak ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak bersangkutan. Kemudian Teradu dalam hal ini berpotensi melanggar Pasal 1 berita tentang berita berimbang dan tidak beritikad buruk dan Pasal 3 tentang adanya uji informasi dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Seyogianya penyelesaian memenuhi undang – Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. “Dalam hal Ini sudah sangat rasional sekali, Dewan Pers akan merespon setiap pengaduan, siapa saja bisa mengadukan termasuk masyarakat luas. Mengenai pertanyaan kenapa pengacara Pemkab menjadi kuasa hukum kepala desa, itu karena pemerintahan dimulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan ke pemerintah desa, jadi satu kesatuan, secara subtansi pengacara Pemkab Banyuasin juga pemerintah desa,” jelasnya.

Tetapi mengenai adanya usulan bahwa tidak harus somasi atau mengadukan ke Dewan Pers, Aminuddin mengatakan akan meneruskan usulan itu untuk dikomunikasikan kepada yang bersangkutan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. “Masyarakat pun kalau meminta kepada pengacara Pemda, maka akan memfasilitasi itu, ada usulan untuk pendekatan persuasif kepada wartawan, kami akan mengusulkan itu. Jadi lebih kepada bimbingan kalau ada kekeliruan dalam pemberitaan,” tandasnya. (ydp)