Pemkab Muaraenim dan Pemprov Sumsel Sepakati Whistleblower System KPK

Pemkab Muaraenim dan Pemprov Sumsel Sepakati Whistleblower System KPK
Foto: IST Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) sepakati kerjasama Whistleblower System dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Soft louching digelar virtual dari Griya Agung Palembang, Kamis (3/12), yang langsung dihadiri Ketua KPK RI, Komjend. Drs. Firli Bahuri, M.Si, dan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.

MUARAENIM, MEDIASRIWIJAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) sepakati kerjasama Whistleblower System dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Soft louching digelar virtual dari Griya Agung Palembang, Kamis (3/12), yang langsung dihadiri Ketua KPK RI, Komjend. Drs. Firli Bahuri, M.Si, dan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.

Terpisah dari Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Pemkab Muara Enim menyepakati kesepakatan Whistleblower System yang diikuti Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH diwakili Plt. Sekda Muara Enim, dr. Yan Riyadi, MARS didampingi Jajarannya.

Firli Bahuri menyambut baik ada usulan dari Pemprov Sumsel untuk jadi Provinsi pertama di Indonesia yang menandatangani perjanjian kerjasama Whistleblower System yang digagas KPK RI.

Menurut Firli, Whistleblower System perlu dukungan dari masyarakat, instansi, lembaga, Pemprov, Pemkab dan Pemerintah Kota (Pemkot) agar aset yang dikelola benar - benar mendatangkan manfaat bagi dan daerah dan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Sehingga nantinya Sumsel maju untuk semua bisa terwujud,"harap Firli.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, berharap dengan Whistleblower System ini menjadi langkah yang maksimal dalam upaya pencegahan korupsi."Dengan demikian, adanya Whistleblower System ini Pemprov, Pemkab dan Pemkot menjadikan setiap hari dalam menjalankan pemerintahan agar terus memperbaiki dirinya," ujar Gubernur.

Secara virtual, Kepala Bappenas/BPN, Drs. Sofyan Djalil, mendukung adanya Whistleblower System ini. Nantinya, harap Sofyan aset - aset milik BUMN, dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang saat ini masih tidak terlalu baik penataan bisa ditata dengan baik dan serius. (rel)