KRASS Gelar Diskusi Evaluasi/Refleksi Reformasi Agraria di Sumsel

KRASS Gelar Diskusi Evaluasi/Refleksi Reformasi Agraria di Sumsel
foto: IST - Suasana gelar diskusi

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Komite Reformasi Agraria Sumatera Selatan (KRASS) menggelar diskusi evaluasi/Refleksi Reformasi Agraria di Sumsel.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang diwakili oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs H Edward Candra MH hadir sebagai narasumber pada acara tersebut bertempat di Aula PWNU Sumsel, Rabu (27/1).

Setahun sudah KRASS mendorong agar terwujudnya Reformasi Agraria di Sumsel dengan melalui 10 kasus konflik Agraria di 8 Kabupaten/Kota. Hal tersebut disampaikan Sekjen KRASS Sumatera Selatan, Dedek Chaniago setelah selesai diskusi di sesi pertama. "Ketimpangan penguasaan tanah akhirnya muncul konflik, yang diperbaiki adalah ketimpangan tanahnya. Ketimpangan tanah itu ada di reforma agraria. Pemerintah sudah memberi instrumen regulasi hukum, jadi aturan hukum untuk mewujudkannya sudah ada di Perpres No.86 Tahun 2018. Perpres tersebut mengatur bagaimana mewujudkan reformasi agraria, mewujudkan soal ketimpangan penguasaan atas tanah," ujar Dedek.

Dedek mengungkapkan, di sini terdapat Gugus Tugas Reforma Agraria yang sudah dibentuk Tahun 2021. Sangat disayangkan Gugus Tugas Reforma Agraria ini tidak berjalan."Tidak adanya program kerja untuk menyusun dan mengidentifikasi keadaan tanah-tanah yang telantar. Nah, ini yang perlu kita evaluasi dan Alhamdulillah dari evaluasi ini kita berharap KRASS bisa dilibatkan dalam Gugus Tugas Reforma Agraria. Seandainya KRASS tidak dilibatkan, kita akan buat Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengidentifikasi apa yang dicantumkan Perpres No. 86 Tahun 2018," ungkap Dede.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs H Edward Candra MH mengatakan Pemprov Sumsel dalam hal ini sangat mengapresiasi. "Apa yang dilakukan KRASS, Pemprov Sumsel sangat mengapresiasi dalam melakukan refleksi dan evaluasi reforma agraria khususnya di Sumsel. 

Melalui pertemuan ini kita harapkan masukan-masukan untuk bersinergi dengan Pemprov Sumsel melalui Gugus Tugas Reforma Agraria," ujar Edward.

Edward berharap Pemprov Sumsel dapat mendorong percepatannya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/ Kota. "Kabupaten/ Kota sendiri sudah terbentuk masing-masing Gugus Tugas Reformasi Agrarianya.

Langkah-langkah dari Pemprov Sumsel yang kita harapkan untuk melakukan identifikasi peta konflik di masing-masing Kabupaten/ Kota khususnya yang didorong oleh KRASS, kemudian kita akan melihat peluang-peluangnya bagaimana untuk masuk dalam mekanisme sebagai objek Reformasi Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No.86 Tahun 2018," ujar Edward. (rel)