Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Komentari Jalan TAA

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Komentari Jalan TAA
Foto: IST - MF Ridho

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), menyebut jalan tol Palembang- Tanjung Api-api (TAA) dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Lantaran belum ada kejelasan kapan dibangun Pelabuhan Samudera di Tanjung Api-api

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) MF Ridho menilai pencoretan tersebut tentu sudah ada study dari pemerintah pusat. “Saya kita ada alasan  yang tehnis maupun non tehnis  sampai itu tidak di setujui untuk jalan tol, sepengetahuan saya  hasil kami sering berkoordinasi dengan  Balai Besar Jalan Nasional , ruas Jalan Palembang- Tanjung Api-Api itu  sudah menjadi jalan nasional yang sudah ada anggarannya , kalau satu bulan yang lalu kalau tidak salah itu sedang proses lelang untuk peningkatan jalan Palembang- Tanjung Api-Api oleh Balai Besar , artinya sangat wajar kalau itu tidak masuk  untuk  skala  jadi jalan tol, karena sudah di ambil alih menjadi kewenangan  pemerintah pusat melalui Balai Besar,” katanya, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11).

Dan menurut politisi Partai Demokrat ini menilai tidak menutup kemungkinan kalau daerah Tanjung Carat dan Tanjung Api-Api  sudah ada investor yang akan menggarapnya nanti tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kedepan akan berubah status dan akan dibangun jalan tol atau di bangun Jalan Tol yang jalan baru. Untuk progres Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat , menurutnya sudah diambil alih oleh BUMD PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS). “Laporannya karena komisi IV bukan bermitra dengan mitra BUMD barang kali bisa  dikorodinasikan dengan Komisi III,” katanya.

Sebelumnya Jalan Tol TAA tersebut rencananya dibangun untuk menunjang Pelabuhan Samudera di Tanjung Api-api. Di mana Tol dan pelabuhan tersebut diproyeksikan terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK.

Kemudian investasi untuk tol Tanjung Api Api itu cukup mahal dengan panjang ruas 60 Km. Anggaran yang dibutuhkan yakni Rp9 triliun yang sebagian besar kontruksi akan dibangun elevated atau layang. (*)