KAPOLDA SUMSEL BUKA RAKOR PERAWATAN TAHANAN RUTAN POLDA DAN JAJARAN

KAPOLDA SUMSEL BUKA RAKOR PERAWATAN TAHANAN RUTAN POLDA DAN JAJARAN
Foto: IST - Suasana pelaksanaan Rakor Perawatan Tahanan di Rutan Polda Sumsel dan jajarannya

PALEMBANG, MEDIA SRIWIJAYA - Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tentang Perawatan Tahanan Pada Rumah Tahan Polda Sumsel dan Jajaran bertempat pada Gedung Promoter Lantai III Polda Sumsel, Rabu (18/11).

Dalam rakor tersebut dihadiri langsung oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan, Ketua Dprd Prov Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati dan Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Pemprov Sumsel Akhmad Najib, Kajari Palembang Sugiyanta, Kakanwil Kemenkum Ham Ajub Suratman serta Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan dengan dilaksanakan Rakor mengenai Tahanan Polda Sumsel selama pandemi covid 19 mengalami overload, sehingga perlu adanya perawatan tahanan tersebut, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama. "Permasalahan yang kita hadapi saat ini secara bersama, berdiskusi dan berkoordinasi mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi ini kalau kita berikhtiar Tuhan akan memberikan solusi dalam memecahkan masalah khususnya dalam perawatan tahanan pada rumah Tahanan Polda Sumsel dan jajaran," ungkap Kapolda.

Dengan duduk bersama mendiskusikan permasalahan yang dihadapi saat ini, diharapkan menemukan jalan keluar demi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang prima. "Segala sesuatu yang kita hadapi saat ini dapat kita pecahkan, mulai hal-hal yang prinsif overload dan masalah perawatan tahanan dan kita yakin wujud kepedulian serta memberikan pelayanan prima," ujarnya.

Beliau juga mengharapkan dengan duduk bersama berdiskusi bersama hal ini mendukung kerjasamanya hal-hal yang permanen dan jangka panjang mengenai perawatan tahanan ini imbuh. Sementara itu, Direktur Tahti Polda Sumsel AKBP Imam Ansori dalam paparannya membahas tentang perawatan tahanan dan kelebihan kapasitas hunian rutan Polri Polda Sumsel dan jajaran selama pandemi Covid - 19 ditambah lagi dengan Kebijakan Dirjenpas Kemenkumham RI. "Akibat pandemi covid-19 ada kebijakan dari Dirjenpas Kemenkumham RI bahwa rutan dan lapas hanya menerima tahanan Incracht. Akibatnya rutan Polri Polda dan Polres jajaran mengalami kelebihan kapasitas," jelasnya.

Dituturkan beliau, atas kebijakan tersebut, yang paling merasakan dampaknya adalah Rutan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, untuk itu pihaknya telah melakukan beberapa upaya. "Kita telah melakukan beberapa upaya telah dilakukan seperti selalu berkoordinasi antara Polri JPU dan Kemenkumham, antara lain mendistribusikan tahanan khususnya dan Polresta Palembang ke hutan-hutan se-Sumsel. Namun kelebihan kapasitas hunian rutan tetap terjadi, hal ini juga dikarenakan Polri tetap melakukan penegakan hukum dalam upaya memelihara kamtibmas, berupa upaya paksa seperti penahanan terhadap tersangka tindak pidana," jelasnya.

Beliau juga menyampaikan hasil dari Rakor, yang akhirnya membuatku hasil berupa perhatian serius daru Ketua DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel yang diwakilkan oleh Assisten 1. "Hasil rakor, ada perhatian dari peserta rakor, antara lain Ketua SPRD dan Gubernur yang diwakili oleh asisten 1, mereka mendukung upaya penambahan bangunan rutan dan sarana/prasarana. Juga akan dilanjutkan pendistribusian tahanan ke rutan rutan di Sumsel. (Ly).