Gugatan Dikabulkan Sertifikat HGB Tergugat Dinyatakan tak Sah

Gugatan Dikabulkan Sertifikat HGB Tergugat Dinyatakan tak Sah
Suasana sidang lapangan yang dilakukan tim tergugat dan penggugat

Kasus Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah 

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang diketuai Firdaus Muslim SH MH, Rabu (5/8) mengabulkan gugatan dengan dua objek sengketa tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB) antara Iwan Syafrizal, Nurlina Syafidin sebagai pihak penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan PT. Frossa Bara Indah sebagai pihak tergugat.

Hj Nurmalah SH MH (kanan) bersama Megawati Prabowo SH M. Kn(kiri).

Gugatan tersebut dilayangkan ke PTUN Palembang oleh pihak penggugat melalui kuasa hukumnya Hj. Nurmalah SH MH dan rekan dikarenakan dua objek sengketa tanah diklaim adanya indikasi tumpang tindih kepemilikan tanah kedua belah pihak yang mulanya berada di Kabupaten Muara Enim.

Dua objek sengketa tanah milik penggugat yang dimaksudkan berdasarkan sertifikat HGB nomor 113 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 surat ukur no.34/Keramasan/2015 dengan luas 47.909 M2, serta sertifikat HGB nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 8 Juni 2018 surat ukur no.69/Keramasan/2016 dengan luas tanah 15.132 M2 yang diklaim oleh pihat tergugat PT. Frossa Bara Indah yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Syahabuddin SH MSi dan rekan. Yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kota Palembang.

Atas pertimbangan itulah, menurut amar putusan majelis hakim PTUN Palembang, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan bahwa objek sengketa terhadap dua bidang tanah tersebut adalah tidak sah. "Objek tanah yang dijadikan sengketa itu sudah masuk Kabupaten Muara Enim tapi diterbitkan oleh BPN kota Palembang kan aneh," ujar Nurmalah saat dikonfirmasi ulang di kantornya, Jumat (7/8).

Oleh karena itu, Nurmalah menambahkan kliennya selaku penggugat menilai akan adanya indikasi sertifikat yang diterbitkan tersebut sudah selayaknya dinyatakan batal atau tidak sah. "Majelis hakim sudah sangat tepat dan jeli dalam mengadili perkara ini ya, dan sudah seharusnya surat HGB nomor 133 dan 135 dinyatakan cacat hukum (batal), karena BPN Palembang tidak berwenang menerbitkan sertifikat HGB karena tanah tersebut masuk wilayah Kabupaten Muara Enim," katanya.

Nurmalah pun berharap agar para pihak tergugat dapat menghormati keputusan itu yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.

Pada perkara ini Tim Penggugat terdiri dari Penggugat I diwakili Kuasa Hukumnya Yustinus Joni, SH. Sedangkan Penggugat II diwakili Kuasa Hukumnya Hj Nurmalah, SH MH, Yustinus Joni SH,  M Yusni SH, Zulfatah SH, Hj Eka Novianti SH MH, Fitrisia Madinah SH, Endy Rahmatullah SH, Megawati Prabowo, SH M Kn. (cek)