DPRD Sumsel Rapat Paripurna Lanjutan Agenda Jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel TA 2021

DPRD Sumsel Rapat Paripurna Lanjutan Agenda Jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel TA 2021
Foto: IST - Suasana sidang yang digelar Rabu (25/11).

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA  – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) secara marathon menggelar rapat paripurna yang selama tiga hari berturut-turut digelar mulai dari Senin (23/11), Selasa (24/11) dan kali ini digelar kembali di Ruang Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (25/11) sore.
Adapun agenda paripurna kali ini adalah mendengarkan jawaban Gubernur Sumsel yang dalam hal ini diwakili Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. H Mawardi Yahya, Rabu (25/11) menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 yang digelar dalam Rapat Paripurna XXII DPRD Sumsel. Setelah sehari sebelumnya, Selasa (25/11) 9 fraksi DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pandangan umum terkait dengan pembahasan Raperda APBD Sumsel TA 2021.

Dalam jawabannya Gubernur Sumsel yang dibacakan Wagub Mawardi Yahya diantaranya menjawab pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar terkait penaggulangan Covid-19 di Sumsel dijelaskan penanggulangan Covid- 19 sudah dilakukan  dengan masif dengan langkah tracing, testing dan treatment."Untuk tracking sendiri dilakukan penelusuran terhadap semua orang yang kontak erat dengan kasus positif Covid-19, kemudian Testing Masif sendiri untuk memastikan orang yang diduga terindikasi Covid-19 (ODP, OTG, dan PDP) dilakukan test PCR Laboratorium," katanya.

Sedangkan menjawab pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat terkait dengan  upaya yang ditempuh Pemprov Sumsel  dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah, Mawardi menyebut optimal peneriman retribusi telah melakukan  oleh  OPD pemungut retribusi, kemudian membenahi administrasi dan memantapkan sistem dan prosedur dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. "Kita juga melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi," teranganya.

Sementara itu, melalui juru bicara Fraksi Demokrat, Ir Holda M.Si. atas nama semua fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel berharap pada Pemprov Sumsel agar catatan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi dapat  menjadi perhatian. “Harapan kita agar Pemprov. Sumsel dapat merealisasikan apa yang menjadi catatan dan saran dari fraksi-fraksi utamanya dalam mempercepat pertubuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid 19. Ini tidak lain harapan kita agar Sumsel Maju untuk Semua segera terwujud,” tandasnya. (iah)