DPRD Provinsi Sumsel Kembali Gelar Rapat Paripurna, Pemaparan Hasil Pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD 2019 Komisi DPRD Sumsel

DPRD Provinsi Sumsel Kembali Gelar Rapat Paripurna, Pemaparan Hasil Pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD 2019 Komisi DPRD Sumsel
Sekwan DPRD Sumsel, H Ramadan S Basyeban menyaksikan Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati menandatangani berita acara yang juga disaksikan Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA  - DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/7). Hadir pada rapat paripurna kali ini, Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Sekretaris Daerah Nasrun Umar serta unsur Muspida terkait lainnya.

Rapat yang beragendakan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2019 itu, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati. Dimana, dalam rapat tersebut lima komisi yang ada di DPRD Sumsel tersebut dapat memahami dan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Secara umum yang menjadi perhatian adalah Kesehatan, upaya perbaikan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19, peningkatan pengawasan terhadap bantuan sosial untuk masyarakat agar tepat sasaran. Dan yang tak kalah penting yakni pengawasan terhadap aset yang sebelumnya menjadi temuan BPK RI, serta memaksimalkan kinerja OPD dengan segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong di OPD.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru meamastikan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi di DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2019 akan dijadikan acuan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan ke depannya.

Hal itu disampaikan saat mendengarkan penyampaian hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi di DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel. HD mengatakan, hasil pembahasan dan penelitian komisi DPRD Sumsel tersebut tentu akan dijadikan catatan sehingga raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun mendatang akan semakin baik. "Saya melihat keputusan bersama atas persetujuan ini merupakan wujud kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka semangat dan tekad bersama untuk memajukan Sumsel sesuai dengan harapan bersama. Tentu ini akan menjadi acuan kita agar raperda pertanggubgjawaban pelaksanaan APBD ini dapat semakin sempurna," kata HD.

Menurutnya, keputusan bersama tersebut merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan good government governance dalam penyelenggaraan negara.
Dia menilai, pengelolaan keuangan negara atau daerah memang harus dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. "Pokok-pokok pikiran, tanggapan, saran dan kritik secara positif dan konstruktif memang sangat dibutuhkan sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan," paparnya. (adv)