DPC Peradi Palembang bersama WCC Palembang Gelar Diskusi Publik KDRT

DPC Peradi Palembang bersama WCC Palembang Gelar Diskusi Publik KDRT
Hj Nurmalah SH MH (kiri) saat menyerahkan plakat kepada salah satunarasumber

Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Penegak Hukum Harus Melindungi

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Penerapan hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Palembang hingga saat ini masih banyak mengalami hambatan dan belum maksimal dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu Peradi cabang Palembang bersama Women Crisis Centre (WCC) Palembang menggelar diskusi publik bertema “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif Penegakan Hukum”, di Hotel Harper Palembang, Kamis (6/7). 

Foto: MS - Suasana diskusi yang digelar DPC Peradi Palembang.

Acara diskusi publik ini dibuka Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati dan dipandu moderator Aina Rumiyati Aziz, Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Palembang.

Ketua DPC Peradi Palembang Hj Nurmalah SH MH mengatakan masalah KDRT bukan hanya masalah yang harus diperjuangkan oleh perempuan, tapi juga harus menjadi perhatian seluruh lembaga. Karena tidak sedikit laporan korban KDRT malah berbalik pelapor menjadi tersangka. "Dalam undang-undang KDRT pasal 55, dengan salah satu alat bukti keterangan saksi korban sudah cukup membuktikan terdakwa itu bersalah. Oleh sebab itu Penanganan kasus KDRT tidak bisa disamakan dengan kasus kriminal biasa," jelas Nurmala.

Lanjut Nurmala,  Apa bila terjadi kekerasan fisik maka akan menimbulkan kekerasan psikis, faktor ekonomi hingga saat ini menjadi faktor yang paling dominan dan paling sering terjadi dalam kasus KDRT. Selain itu ada juga karena Faktor cinta kepada suami dan cinta kepada anak. "Para perempuan di Indonesia khususnya untuk di Palembang harus bisa menjadi perempuan yang mandiri dan perempuan harus bangkit. Karena perempuan mandiri tidak mudah untuk ditindas,”ujarnya.

Nurmala menambahkan, undang-undang KDRT dari awal munculnya hingga saat ini penanganannya belum berpihak kepada perempuan. Sehingga diskusi ini sangat bagus sekali, pihaknya ingin adanya satu persepsi tentang penegakan hukum dalam menangani kasus KDRT. "Jadi jangan sampai terjadi si pelapor akhirnya malah menjadi tersangka ini yang harus betul-betul diperhatikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan untuk mangatasi masalah KDRT semua elemen organisasi yang konsentrasi terhadap perempuan harus terlibat. Karena kasus KDRT bukanlah kasus perorangan, tapi menjadi kepentingan bersama kaum perempuan. “Harapan saya, semua elemen organisasi yang konsentrasi terhadap perempuan harus terlibat dalam penegakan hukum KDRT. Karena ini bukan masalah individu tapi untuk kepentingan semua perempuan yang selalu menjadi korban," ujarnya.

Terutama kepada penegak hukum, penegak hukum bersama-sama polisi, jaksa, hakim dan pengacara semuanya harus melindungi karena kasus KDRT ini beda dengan kasus kriminal biasa terutama kasus KDRT dengan korbannya perempuan.

Anita menilai kasus KDRT yang terjadi di Indonesia dan Palembang merupakan cerminan gagalnya rumah tangga dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga yang nyaman dan aman. "Kaum wanita harus mandiri, karena dengan kemandirian wanita, laki-laki tidak berani sewenang-wenang dengan kaum perempuan dan dengan kemandirian bisa menimbulkan rasa percaya diri dan kaum wanita harus berani menghadapi situasi," ujar Anita.

Masih kata Anita, Perempuan yang tidak punya rasa percaya diri yang hidupnya tergantung kepada suami tentunya akan mendiamkan apabila mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. "Wanita yang tidak mandiri jika mereka mengalami, mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap,” kata Anita. 

Dalam diskusi publik  tersebut juga menghadirkan narasumber Yeni Roslaini Izi Direktur WCC Palembang, Kompol Suryadi Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Sumsel, Edward Juliarta Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), dan Sri Sulastri SH Mhum, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). (ksm)