Bupati Diminta Batalkan 48 Proyek Kontruksi

Bupati Diminta Batalkan 48 Proyek Kontruksi
Pengamat Politik dan Pemerintahan kabupaten Lahat Pirdaus Alamsyah.(foto ist)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Sebanyak 48 paket lelang proyek pekerjaan kontruksi di Kabupaten Lahat diminta dibatalkan proses tendernya. Hal ini, dikarenakan semua dokumen atau administrasinya diduga tidak sesuai dengan aturan yang baru.

Permintaan itu diungkapkan oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan kabupaten Lahat Pirdaus Alamsyah, melansir sumateranews, kemarin.

“Benar ada 48 paket pekerjaan yang harus dibatalkan. Dan secepatnya Bupati harus membuat surat imbauan untuk menghentikan seluruh proses atau tahapan tender karena tidak sesuai aturan yang baru,” ujar Pirdaus Alamsyah.

Dijelaskan Pirdaus, ke-48 paket pekerjaan itu diantaranya, Pekerjaan Jalan dan Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebanyak 44 paket, kemudian 3 paket Jalan Usaha Tani di Dinas Pertanian dan 1 Paket lagi Pekerjaan Gedung di Satker Rumah Sakit Umum Lahat .

Pirdaus menjelaskan, harus dibatalkannya Pelaksanaan proyek tender tersebut menyusul terbitnya aturan baru Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) nomor 7 tahun 2019, yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Dalam aturan yang baru tersebut kata Pirdaus, banyak dokumen yang harus dirubah oleh Dinas ataupun SKPD. Sebab, tergolong berbeda dengan aturan yang dulu.

“Aturan itu sudah diberlakukan sejak Maret 2019 lalu, jadi dinas-dinas juga terpaksa harus merubah semua dokumen paket pekerjaan yang akan ditenderkan. Jadi itu salah satu alasan mengapa 48 paket lelang proyek tersebut harus dibatalkan ,” jelas Pirdaus.

Dia juga menuturkan, ke 48 paket yang harus dibatalkan itu kini sedang proses masa sanggahan, dan didanai dari sumber APBDP, dengan nilai investasi kisaran Rp84 milliar.

“Semua pekerjaanya didanai APBDP sekitar Rp84 miliar,” sebutnya.

Sedangkan yang masuk ke BPBJ, lanjut Pirdaus, seluruhnya berjumlah 48 paket pekerjaan.

“48 paket lelang proyek harus dibatalkan, dan sisanya sedang tahap berjalan,” sambung Pirdaus.

Masih dikatakan dia, pemerintah kabupaten Lahat pada tahun 2019 telah menganggarkan sebanyak 120 paket.

“Tahun ini sih jumlahnya ada 120 paket. 15 paket masih menunggu dari PPK, 48 paket minta dibatalkan itu, dan sisanya sedang berjalan,” ujarnya.(net)